Kapolri Ingatkan Arahan Jokowi: Hanya Ada Kata Siap Laksanakan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh anggota Korps Bhayangkara mendukung penuh pelbagai kebijakan dari pemerintah, termasuk rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Dia mengingatkan bahwasanya doktrin anggota Polri adalah taat, setia dan loyal terhadap pimpinan tertinggi negara. Oleh sebab itu, Listyo memerintahkan jajarannya untuk selalu mengingat dan menerapkan hal tersebut.

Lihat Juga : Jokowi Minta TNI/Polri Disiplin dan Tak Ikut dalam Urusan Demokrasi

"Politik polisi adalah politik negara sehingga tentunya garisnya hanya satu kebijakan nasional dan negara satu nafas dan tugas kita mendukung, mengawal dan mendorong agar kebijakan negara atau nasional berjalan," Listyo dalam sambutannya ketika membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2022, Rabu (2/3).

"Maka hanya ada kata siap dan laksanakan, ini yang saya ingatkan ke rekan-rekan," kata Listyo.

Dia telah meminta jajarannya untuk menjalankan perintah Presiden Joko Widodo terkait penerapan disiplin nasional melalui penerapan Tribrata, Catur Prasetya serta aturan lain yang mengikat dalam kode etik dan disiplin Polri.

Ia juga mengingatkan bahwasanya aturan tersebut tidak hanya untuk anggota Polri saja, melainkan juga berlaku kepada istri dan anak anggota. Sehingga, kata Listyo, seluruh keluarga besar Polri harus taat dan tunduk dengan aturan tersebut.

"Karena itu yang membedakan TNI-Polri dan masyarakat sipil," ujar Listyo saat membuka Rapim.

Lihat Juga : Jokowi Ingatkan Istri TNI-Polri Tak Undang Penceramah Semaunya

Lebih lanjut, Listyo juga mengatakan apabila anggota Polri memiliki kewenangan yang berbeda dengan masyarakat sipil dalam hal kebebasan berpendapat. Hal itu, kata dia, karena politik yang dianut oleh Polri adalah politik negara.

"Terkait kebijakan nasional dan negara maka garisnya Polri harus mendukung kebijakan nasional, program nasional. Ini harus dipahami oleh seluruh keluarga besar kita khususnya anggota Polri," tuturnya.

Ia mengatakan sudah seharusnya anggota Polri mendukung dan mengawal seluruh kebijakan dari Pemerintah. Lantaran sedari awal kepolisian memang tidak terlibat dalam proses demokrasi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan kepada TNI-Polri untuk memberikan contoh kepada masyarakat terkait konsep kedisiplinan nasional dalam rangka pemindahan IKN baru di Nusantara, Kalimantan Timur.

Jokowi lantas meminta pihak TNI dan Polri mulai berbenah soal disiplin prajurit terlebih dulu. Menurutnya, disiplin TNI dan Polri berbeda dengan masyarakat sipil. Ia lantas menyinggung TNI dan Polri tak bisa ikut-ikutan dalam urusan demokrasi.

Lihat Juga : Jokowi Sentil TNI soal IKN, KSAL Yudo Margono Buka Suara

Presiden juga mengingatkan agar kedisiplinan ini juga disampaikan kepada keluarga para prajurit di rumah.

"Tak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi. Gak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, gak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di TNI, di kepolisian, enggak ada," kata Jokowi.