Plt Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Riano P Ahmad meminta elite politik di DPR RI yang mayoritas terlibat dalam gerakan reformasi 1998 tidak berkhianat dengan mendukung penundaan pemilu 2024.
Riano mengatakan, spirit reformasi salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan sirkulasi kepemimpinan demi menghindari kekuasaan absolut.
"Penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden adalah bukti amanat reformasi dikhianati dan suara rakyat diamputasi," kata Riano dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (2/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, narasi perbaikan ekonomi yang dibangun sebagai dalih penundaan penyelenggaraan pemilu tidak substantif dan mengada-ada.
Riano menyebut, setiap warga negara punya hak partisipasi yang sama dalam demokrasi.
"Sehingga selain mengkhianati semangat reformasi 1998, penundaan pemilu juga akan merampas paksa hak politik lima tahunan warga negara," katanya
Lebih lanjut, Anggota DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan upaya memperpanjang kekuasaan akan berujung pada hilangnya suara rakyat dalam menggunakan hak pilihnya, baik di eksekutif maupun legislatif.
"Untuk itu, Bamus meminta partai politik, DPR, hingga pemerintah berhenti mewacanakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden lebih dari 2 periode. Elite parpol harus konsisten mematuhi konstitusi negara," katanya.
Wacana penundaan Pemilu mencuat usai disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar pada Rabu (23/2) lalu.
Dia menilai penundaan pemilu penting demi pemulihan ekonomi akibat pandemi. PAN belakangan telah menyatakan sikap mendukung usulan itu.
Sumber CNNIndonesia.com juga menyebut Cak Imin ingin PKB mendapat keuntungan ketika mengusulkan isu penundaan pilpres 2024. Keuntungan yang dimaksud adalah PKB mendapat popularitas karena jadi topik pembicaraan usai menjadi partai pertama yang menyuarakan penundaan.