Sejarawan soal Keppres 1 Maret Tak Ada Soeharto: Bukan Buku Sejarah

Polemik tidak dicantumkannya peran Presiden ke-2 Soeharto saat Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara menimbulkan kontroversi.

Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga menjadi salah satu tenaga ahli Penulis Naskah Akademik Hari Penegakkan Kedaulatan Negara Sri Margana membenarkan langkah pemerintah tak menyebutkan Soeharto dalam Keppres Nomor 2 tahun 2022. Menurutnya, langkah Mahfud MD dalam memberikan penjelasan sudah tepat.

"Pak Mahfud sudah benar bahwa kalau melihat sejarah ya di buku sejarah. Lagi pula Keppres itu kan bukan sejarah. Keppres itu bahasa administratif. Kalo mau liat perannya Soeharto ya baca buku sejarah, baca naskah akademik yang saya tulis. Jadi di buku naskah akademik itu semua tokoh penting yang berpartisipasi disebut semua termasuk Pak Harto. Tidak ada yang dihapus," kata Sri Margana kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/3).

"Jadi gak bisa peristiwa umum 1 Maret di klaim yang di-mau Pak Fadli Zon. Gak bisa kayak begitu. Karena banyak sekali orang yang berperan," tegasnya.

Margana mengatakan bahwa inisiator Serangan Umum 1 Maret memang bukan Soeharto, melainkan Sri Sultan Hamengkubuwana IX, sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan selaku Menteri Pertahanan RI.

Lihat Juga : Polemik Soeharto di Serangan Umum 1 Maret Berujung Debat Mahfud-Fadli

Serangan Umum 1 Maret tidak hanya dipimpin oleh Soeharto seorang diri. Melainkan ada banyak nama yang turut andil memimpin pasukan dalam serangan umum tersebut, seperti Bambang Sugeng, Ventje Sumual, T.B. Simatupang, Mayor Sardjono, dan sebagainya.

Selama kepemimpinan Soeharto dulu, orang-orang yang terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret tidak disebutkan. Ia menjelaskan ada ribuan pelaku sejarah dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang terjadi di Yogyakarta. Ratusan pemimpin dalam serangan itu tercatat dalam naskah akademik ini. Tak terkecuali Soeharto.

"Serangan Umum 1 Maret tidak semuanya Pak Harto. Jadi naskah akademik yang saya tulis itu ingin menunjukkan bahwa Serangan Umum 1 Maret itu bukan hanya kerjaan Pak Harto sendiri. Bukan suatu proyek Lone Rangers. Banyak sekali tokoh yang terlibat sama-sama mempertaruhkan nyawanya dalam perang. Bahkan di garis yang paling depan itu Mayor Sarjono dan Ventje Sumual," jelasnya.

Atas dasar itu, dia menerangkan, naskah akademik ini ditulis untuk menunjukkan peran tokoh-tokoh lain yang juga memiliki peranan penting, agar perannya dalam mempertahankan Indonesia tidak terlupakan.

"Jangan sampai timbul kesan seolah-olah Serangan Umum 1 Maret hanya Pak Harto. Jadi kalo Pak Harto gak disebut marah. Kalau mau nyebut ya ribuan orang yang terlibat itu. Dalam Serangan Umum 1 Maret yang terlibat ada banyak sekali, totalnya sekitar 2300 pasukan yang berperang. Ada banyak pasukan yang dipimpin oleh Bambang Sugeng, Ventje Sumual, T.B. Simatupang, Mayor Sardjono, dan sebagainya termasuk Pak Harto yang ditunjuk memimpin serangan," kata Margana.

Diketahui Soeharto memang memiliki peran dalam peristiwa serangan umum itu, namun levelnya hanya berupa pelaksana yang diberi mandat sebagai pemimpin serangan umum.

"Panglima tertinggi itu Pak Dirman. Dalam struktur militer itu komando itu harus yang paling tinggi, gak mungkin seorang Letkol, itu pangkat terendah banget. Pak Harto itu hanya letkol tugasnya disuruh-suruh pada masa itu," kata Margana.

Lebih lanjut, Margana menjelaskan bahwa Keppres bertujuan untuk menetapkan Hari Penegakan Kedaulatan Negara sebagai hari besar nasional bukan legitimasi peristiwa sejarah. Menurutnya, menjadi tidak relevan apabila mempermasalahkan tokoh-tokoh yang tertulis di dalamnya.

"Tidak relevan mempermasalahkan siapa ditulis dan siapa tidak ditulis itu gak relevan. Karena Keppres itu bukan sejarah. Bukan untuk melegitimasi peristiwa. Keppres itu dipakai untuk mengesahkan hari besar nasional untuk menjadikan hari penegakan kedaulatan negara itu sebagai hari nasional," pungkasnya.

Lihat Juga : Berkarya Respons Peran Soeharto Hilang di Keppres 1 Maret Jokowi

Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon menilai cuitan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD soal Serangan Umum 1 Maret 1949 keliru. Fadli meminta Mahfud tak membelokkan peristiwa sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949.

Permintaan itu disampaikan Fadli merespons Mahfud yang menyebut Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Panglima Jenderal Besar Soedirman sebagai penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949.

Fadli mengatakan Soekarno dan Hatta masih ditawan di Menumbing, Kepulauan Bangka Belitung saat Serangan Umum 1 Maret 1949 terjadi. Menurutnya, pemerintahan kala itu berada di bawah pimpinan Pemerintahan Darurat RI yang diketuai Sjafroeddin Prawiranegara.

Margana membenarkan apa yang disampaikan oleh Politikus Gerindra itu.

"Benar Pak Karno dan Bung Hatta masih ditahan. Pak Karno di Menumbing dan Pak Hatta di Muntok. Sama-sama di Bangka tapi lokasinya beda. Soekarno sebelumnya di tempatkan di Menumbing waktu itu Soekarno tidak tahan di tempat yang dingin. Menumbing itu di puncak gunung jadi hawanya dingin. Terus beliau minta ditempatkan di tempat yang lebih hangat dan ditempatkan di Muntok" jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan mengenai peran Soekarno dan Mohammad Hatta yang disebut-sebut menjadi penggagas bahwa hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan keduanya ikut berperan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.