PPP: Respons Jokowi soal Penundaan Pemilu Jangan Dianggap Tak Tegas

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap usulan penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak dianggap tidak tegas.

Menurutnya, pernyataan Jokowi soal usul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus dilihat dengan berangkat dari prinsip berprasangka baik.

"Kita harus maknai begitu, jangan dimaknai juga bahwa ini kok tidak tegas segala macam." kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (7/3).

Ia mengatakan, pihak yang menentukan soal waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 memang bukan presiden, melainkan MPR yang bersumber pada kekuatan partai politik.

Menurut Arsul, Jokowi akan taat pada konstitusi bila kekuatan mayoritas parpol menyatakan pemilu tetap terselenggara pada 2024;

"Kalau kemudian kekuatan parpol yang ada mendengarkan aspirasi dari mayoritas, tapi tidak berdasarkan survei yang ada, dan konstitusinya itu tetap, ya tidak berubah maka presiden kan akan taat," tuturnya.

Jokowi sendiri belum bersuara secara terbuka. Akhir pekan lalu dia hanya bicara kepada Harian Kompas soal sikapnya terhadap wacana tersebut. Kata Jokowi, dia taat kepada konstitusi.

Tak ada lagi penolakan. Bahkan, Jokowi bilang usulan penundaan Pemilu 2024 bagian dari demokrasi.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," kata Jokowi.

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," imbuhnya.

Usulan menunda pemilu awalnya muncul dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dukungan itu kemudian disusul oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Namun, PKB terlihat berbalik arah pada akhir pekan lalu. Wasekjen PKB, Luqman Hakim, berharap para pemimpin bangsa segera menggelar forum satu meja untuk mengumumkan bahwa Pemilu 2024 tetap diselenggarakan pada 14 Februari.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim tidak pernah ada pembahasan soal penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden maupun penundaan Pemilu 2024 di internal Pemerintah.

"Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3).

"Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut," imbuhnya.

Ia mengatakan, Jokowi justru sampai dua kali memimpin rapat kabinet, yaitu pada 14 september 2021 dan 27 september 2021 yang isinya meminta Menko Polhukam, Mendagri, dan Ka BIN untuk memastikan gelaran pemilu 2024 berjalan.