Relawan Jokpro Tolak Pemilu Ditunda, Dorong Presiden 3 Periode

Kelompok relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 menolak penundaan Pemilu. Mereka justru ingin ada amendemen UUD 1945 agar Jokowi bisa menjabat presiden tiga periode lewat pemilu berpasangan dengan Prabowo Subianto.

"Pada prinsipnya Jokpro 2024 menolak dengan tegas penundaan pemilu 2024 karena penundaan pemilu 2024 sama dengan merampas hak politik rakyat," tutur Sekjen Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, Timothy Ivan Triyono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (8/3).

"Kami akan terus mendorong Pak Jokowi [untuk] 3 periode berpasangan dengan Prabowo Subianto melalui pemilu 2024 dengan didahului amandemen konstitusi mengenai masa jabatan presiden yang semula 2 periode menjadi 3 periode," sambungnya.

Dia menegaskan bahwa tak ada lembaga negara yang bisa menunda pelaksanaan pemilu. Selain itu, masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasi lewat pemilu lima tahunan pun tak bisa diubah.

Oleh sebab itu, Timothy mendorong amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan presiden agar Jokowi dapat menjabat tiga periode berlandaskan mandat langsung dari masyarakat lewat pemilu.

"Yang bisa memberikan mandat itu ya rakyat. Untuk memperbarui mandat itu, maka harus dilakukan pemilu. Itu haru rakyat yang memilih dalam pemilu," kata dia.

Timothy mengungkapkan dalam waktu dekat Jokpro 2024 akan menggelar deklarasi nasional. Deklarasi nanti berupa pemberian dukungan terhadap pasangan Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024.

Sehari setelah melakukan deklarasi nasional yang direncanakan berlangsung akhir Maret ini, Jokpro akan mengajukan gagasan itu kepada pimpinan MPR di Senayan.

"Kami berharap dengan adanya aspirasi yang dibawa, MPR bisa segera melaksanakan amendemen konstitusi mengenai periodisasi jabatan presiden yang semula 2 periode menjadi 3 periode," ujar Timothy.

Mulanya, wacana penundaan Pemilu 2024 dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dukungan itu kemudian disusul oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Beberapa partai lain sudah menolak usulan itu secara tegas seperti PDI Perjuangan, PKS, Demokrat, Gerindra dan NasDem.