Catatan Merah IKN yang Kini di Bawah Kendali Bambang Susantono

Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kamis (10/3). Dhony Rahajoe juga dilantik sebagai Wakil Kepala Otorita mendampingi Bambang.

Bambang dan Dhony bakal memimpin pembangunan dan pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Setelah pemindahan dilakukan, keduanya akan memimpin pemerintahan daerah di IKN Nusantara di bawah arahan Presiden Jokowi.

Akan tetapi, proyek pemindahan ibu kota negara yang digagas pemerintah menuai kritik dari banyak pihak. Mulai dari masalah lingkungan hingga proses pembuatan undang-undang yang menjadi dasar hukum pemindahan IKN.

Lubang Tambang

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur menyebut ada 12 lubang tambang di kawasan ibu kota baru. Diduga imbas proyek dari dua anak perusahaan PT Toba Group milik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang menyebut dua anak perusahaan itu yakni PT Kutai Energi (PT KE) dan PT Trisena Mineral Utama.

"Itu fakta. Kami bisa menghadirkan data. Bahkan di bawah payung perusahaan, di dalam konsesi tambang Luhut itu ada 12 lubang tambang," kata Rupang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/2).

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan Luhut hanya pemegang saham di PT TBS Energi Utama Tbk dan tak punya perwakilan di jajaran direksi.

Berdasarkan data Jatam, rincian 12 lubang tambang itu, tiga di antaranya dihasilkan oleh PT Trisena Mineral Utama dengan luasan 3.414,00 hektare. Kemudian, sembilan lubang lainnya dihasilkan dari PT KE dengan luasan 4.461,00 hektare.

Petisi Tolak IKN

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas dan ekonom senior Faisal Basri menggalang petisi tolak pindah Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Busyro dan Faisal tergabung dalam 45 tokoh yang menggalang petisi tersebut.

Petisi itu diprakarsai oleh Narasi Institute. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com hingga Kamis (10/3) pukul 12.27 WIB, petisi itu telah ditandatangani oleh 34.324 orang.

Mereka menganggap rencana tersebut kurang tepat mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum pulih imbas pandemi Covid-19. Menurut mereka, rencana memindahkan IKN tidak mengandung urgensi.

UU IKN Dianggap Cacat

Guru Besar Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Syaiful Bakhri mengungkapkan bahwa UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) cacat formil dan materiil dalam pembuatannya oleh DPR dan pemerintah.

Cacat formil berarti ada kesalahan prosedur dalam penyusunan undang-undang. Sementara cacat materiil maknanya ada substansi undang-undang yang kurang tepat atau bertentangan dengan UUD 1945.

Mengenai aspek materiil, salah satunya soal keberadaan Otorita sebagai Pemerintahan Daerah Khusus. Pada saat bersamaan, Otorita juga disebut sebagai lembaga setingkat Menteri.

UU IKN Digugat ke MK

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bersama sejumlah tokoh mengajukan gugatan uji materi atau judicial review (JR) atas UU No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (1/3).

Mantan anggota MPR Sri Edi Swasono, mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra turut menjadi penggugat.

Zona Merah Malaria

Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masuk dalam zona merah endemis malaria. Sebagai informasi, ibu kota negara yang baru akan berlokasi di Penajam Paser Utara.

Pengelola Program Malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Ponco Waluyo mengatakan wilayahnya masuk zona merah karena masih ada ribuan kasus malaria tiap tahun.

"Kabupaten Penajam Paser Utara masih zona merah malaria karena tercatat di atas 1.000 kasus, kalau daerah zona hijau di bawah 780 kasus," ujarnya mengutip Antara, Selasa (22/2).