Milenial Kaltim soal Kepala Otorita IKN: Pusat Masih Sentralistik

Kelompok milenial di Kalimantan Timur (Kaltim) bersuara mengenai keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Meskipun menjadi hak istimewa dari kepala negara, sejumlah pemuda Kaltim tetap berharap orang daerah tetap dilibatkan dalam kepengurusan badan otorita tersebut. Sebagai informasi, Jokowi sudah melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN, dan sebagai wakilnya adalah Dhony Rahajoe.

Lihat Juga : Jokowi Akan Berkemah di IKN Nusantara 13-15 Maret 2022

Warga Samarinda, Yoyok Sudarmanto menilai keputusan presiden membuktikan jika pemerintah saat ini masih sentralistik. Dengan kata lain, pemerintah pusat belum memberikan kesempatan bagi putra/putri daerah untuk mengisi posisi penggawa di badan otorita.

"Seharusnya ada afirmasi dari pemerintah jika warga Kaltim juga punya kualitas, tapi nyatanya tidak demikian," ujarnya kepada CNNIndonesia.com pada Kamis (10/3) siang.

Sementara itu Eko Supriyadi mengatakan dalam UU IKN yang diundangkan pada 15 Februari 2022, memang mewajibkan warga lokal atau masyarakat sekitar dilibatkan dalam pembangunan ibu kota negara nanti. Dan itu keputusan logis, sebab warga Kaltim juga punya kualitas.

"Penunjukan kepala badan otorita memang hak prerogatif presiden. Yang penting kami sudah mengusulkan putra/putri daerah. Agak kecewa sebenarnya, tapi kami tetap menghormati keputusan Pak Presiden," ujar Eko Supriyadi.

Intinya yang paham mengenai permasalahan di daerah itu orang lokal, bukan pusat.

"Jadi jangan orang pusat semua di badan otorita, daerah juga dilibatkan sehingga bebas dari kepentingan politik," katanya.

Lihat Juga : Jokowi Soal Pindah Ibu Kota: Jakarta Kita Perbaiki, Bukan Ditinggalkan

Sementara itu pemuda dari Kutai Kartanegara (Kukar) Sapri Maulana berharap ketika penggawa badan otorita sudah terpilih, jangan diam saja. Sebaiknya, kata dia, langsung bekerja menyusun beleid turunan pemindahan IKN Nusantara dari Jakarta ke Kaltim.

"Harus terlihat progresnya," tutur alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman tersebut.

Dia juga meminta, janji pemerintah untuk menjaga lingkungan harus ditunaikan, karena konsep pembangunan IKN Nusantara memang ramah dengan lingkungan.

Bahkan presiden sendiri sudah menegaskan, kendaraan yang boleh digunakan di ibu kota nanti tak lagi menggunakan BBM.

"Satu lagi, dalam kepengurusan badan otorita warga Kaltim juga harus dilibatkan," ucapnya.

Lihat Juga : Jokowi Minta Bambang Susantono Bikin Peradaban Baru di IKN

Setali tiga uang, mantan ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Zakarias Demondaton juga menyatakan hal senada. Menurutnya, bukan masalah siapa yang memimpin badan otorita.

Dia juga yakin pilihan Presiden Jokowi itu pasti memiliki kualitas dan kompetensi memimpin badan otorita. Kendati begitu, yang patut digarisbawahi ialah saat proses pembangunan IKN nanti, masyarakat lokal, budaya dan lingkungan jangan sampai dilupakan.

"Tapi, lebih baik lagi dalam struktur kepengurusan juga badan otorita, warga Kaltim dilibatkan. Selain lebih memahami daerah, langkah ini menjadi salah satu cara meminimalisasi konflik," katanya.