IKN di Bukit Soeharto, Antara Tahura dan Nama Besar Presiden Kedua

Merujuk pada informasi di situs KLHK, Tahura Bukit Soeharto dikukuhkan lewat SK1231/MNLHK-PTKL/KUH/PLA.2/8/2017 seluas 64.815,007 hektare.

Kawasan Tahura ini sebagian besar masuk wilayah administratif Kabupaten Kukar yakni Kelurahan Sungai Merdeka-Samboja, dan sebagian kecil masuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara yakni Desa Semoi Dua - Sepaku.

Merayapi jalan menanjak Bukit Soeharto dari arah Simpang Samboja, anda akan menemui kelompok beruk. Hati-hati dalam memacu kendaraan ketika anda menemui rambu-rambu penanda perlintasan beruk.

Beruk-beruk itu pun akan mendekati ke kendaraan Anda bila berhenti. Mereka akan melihat-lihat penasaran, dan jangan turunkan kaca mobil Anda!

Lihat Juga : WAWANCARA EKSKLUSIF Kepala Otorita IKN Jawab Kekhawatiran Ibu Kota Baru Jadi Kota Hantu

Lepas dari area perlintasan Beruk itu, beberapa saat kemudian pada sisi kanan jalan dari arah simpang Bukit Soeharto terdapat jalan masuk ke Kawasan Konservasi Satwa atau Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja. Tak sembarangan orang boleh masuk ke zona tersebut, dan harus membutuhkan izin dari balai yang mengelola Tahura Bukit Soeharto itu.

Tak jauh dari sisi tersebut, di sebelah kiri jalan yang bukan bagian dari pengelolaan hutan lindung, terdapat setidaknya dua jalur masuk area tambang batu bara.

Salah satu tantangan dalam mewujudkan forest city IKN di wilayah adalah degradasi hutan yang salah satunya disebabkan oleh adanya pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan untuk kegiatan nonkehutanan seperti pertambangan, permukiman, dan bahkan perkebunan. Atau dengan kata lain, tumpang tindih perizinan konsesi hutan produksi di Tahura Bukit Soeharto.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyatakan yang menjadi tahap pertama pembangunan IKN selain infrastruktur dasar adalah reboisasi hutan.

"Rencana pembangunan IKN akan dimulai tahap pertama di inti pusat pemerintahan. Dan diawali upaya revitalisasi dan reboisasi hutan terlebih dulu," kata Jokowi dalam acara 'Beranda Nusantara, Menuju Ibu Kota Negara Baru, Rabu (23/2/2022).

Merujuk pada laporan Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (2019), kawasan itu memiliki tipe ekosistem hutan campuran Dipterocarpaceae dataran rendah, hutan kerangas, hutan pantai, semak belukar, dan alang-alang.

Kini kawasan itu menjadi ekosistem hutan tanaman yang merupakan upaya rehabilitasi dan sebagian merupakan hutan penelitian persemaian. Di kawasan Tahura Bukit Soeharto juga terdapat 46 Jenis Mamalia dan hewan lainnya yang sebagian besar merupakan spesies yang dilindungi.

Rambu peringatan area perlintasan satwa di Bukit Soeharto. Kalimantan Timur. Jumat, 11 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Spesies Satwa Bukit Soeharto

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur mencatat 90 jenis satwa hidup di Tahura Bukit Soeharto. Sebanyak 9 satwa di antaranya merupakan hewan terancam punah berdasarkan daftar merah Uni Internasional untuk Konservasi Satwa (IUCN).

Dua jenis satwa di Tahura Bukit Soeharto berstatus genting (endangered), yaitu burung caladi batu (Meiglyptes tristis) dan owa-owa (Hylobates muelleri). Keberadaan dua jenis satwa itu diketahui berdasarkan survei pada Oktober 2021.

Kemudian, ada 7 satwa yang berstatus rentan (vulnerable), yaitu kerak kerbau (Acridotheres javanicus), kangkareng hitam (Anthracoceros malayanus), sempidan biru (Lophura ignita), beruang madu (Helarctos malayanus), monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), monyet beruk (Macaca nemestrina), dan babi hutan (Sus barbatus).

Lihat Juga : Ketua Lembaga Adat Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi di IKN

Sementara itu, situs indonesia.go.id mencatat Tahura Bukit Soeharto dihuni sejumlah fauna lain. Beberapa di antaranya orang utan (Pongo pygmaeus), banteng (Bos javanicus), macan dahan (Neofelis nebulosa), burung enggang (Barenicarnuscomatus), rusa sambar (Cervus unicolor), dan biawak (Varanus salvator).
Beberapa flora yang hidup di Tahura Bukit Soeharto adalah meranti (Shorea spp.), keruing (Dipterocarpus sp.), mahang (Macaranga sp.), mengkungan (Macaranga gigantea), ara (Ficus sp.), kayu tahan (Anisoptera costata), nyatoh (Palaquium spp.), dan keranji (Dialium spp.).

Kekayaan flora dan fauna di Tahura Bukit Soeharto menjadi salah satu alasan Walhi menolak pembangunan IKN Nusantara. Mereka khawatir keanekaragaman hayati di kawasan itu dan sejumlah kawasan hutan lainnya rusak karena pembangunan.

Jalur masuk kawasan Konservasi Satwa Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Kalimantan Timur. Jumat, 11 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Di satu sisi, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur Yohana Tiko menyampaikan Tahura Bukit Soeharto merupakan penyangga cadangan air bagi Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, bila masuk IKN dan terjadi pembangunan di wilayah hutan sana, pihaknya khawatir salah satu yang mungkin terjadi adalah bencana kekeringan.

"Perubahan status peruntukan wilayah dikhawatirkan berdampak kekeringan bagi masyarakat Kaltim, akan ada ancaman krisis air bersih di Kaltim," kata Yohana saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (3/3).

"Selain itu, ya akan ada cerita kepunahan satwa endemik yang memang ada di Kalimantan dan itu ekosistem yang saling mendukung," ujarnya.

Selain itu, pihaknya pun meragukan n klaim Presiden Joko Widodo soal 70 persen daerah IKN Nusantara akan berupa hutan. Yohanna pun tak percaya dengan pernyataan pemerintah yang akan merehabilitasi Tahura Bukit Soeharto dalam pembangunan ibu kota negara baru.

"Kenapa dipulihkan harus masuk ke rencana ibu kota baru? Apa tidak bisa dilakukan pemulihan saja?" tuturnya.

Seorang warga sedang bercengkerama di teras rumahnya di sekitar kawasan tahura Bukit Soeharto, Kaltim, 14 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Secara umum, wilayah IKN seluas kurang lebih dari 256.142 hektare itu saat ini terdiri atas atas 51 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan. Rinciannya adalah 15 desa/kelurahan di Kecamatan Sepaku, 21 desa/kelurahan di Kecamatan Samboja, 5 desa/kelurahan di Kecamatan Loa Janan, 2 desa/kelurahan di Kecamatan Loa Kulu, 7 desa/kelurahan di Kecamatan Muara Jawa, dan I desa/kelurahan di Kecamatan Penajam.

Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah aturan turunan UU IKN. Salah satu aturan yang sedang dirumuskan adalah keputusan presiden tentang pemindahan ke ibu kota negara.

Sebelum aturan tersebut diterbitkan, pemindahan ke ibu kota baru belum resmi dilakukan. Dengan demikian, DKI Jakarta masih akan berstatus sebagai ibu kota negara.

Lihat Juga : KPK Awasi Proses Pemindahan Ibu Kota Negara