DPR Ingatkan Jokowi Lantik Anggota KPU-Bawaslu Sebelum 11 April 2022

Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Tenggat itu adalah 11 April 2022 ketika anggota KPU-Bawaslu periode 2017-2022 telah berakhir masa baktinya.

Lihat Juga : Hasto: Jokowi-Mega Sudah Senafas, Tak Perlu Bicarakan Penundaan Pemilu

"Semestinya Presiden Jokowi melantik anggota KPU-Bawaslu RI periode 2022-2027 sebelum periode yang sekarang habis masa baktinya. Sebelum 11 April boleh Presiden melantik KPU-Bawaslu," kata Luqman kepada wartawan, Jumat (11/3).

Pasalnya, jika lebih dari tenggat waktu itu, maka akan terjadi kekosongan pejabat penyelenggara pemilu.

"Tentu batas waktunya [pelantikan] adalah akhir masa jabatan KPU-Bawaslu periode sekarang, agar tidak terjadi kekosongan pejabat penyelenggara pemilu," tambah Luqman.

Lihat Juga : Demokrat Kritik Keras Belum Cairnya Anggaran Pemilu 2024

Sebelumnya, DPR menunggu pelantikan komisioner baru KPU ini segera dilakukan agar dapat melanjutkan pembahasan terkait anggaran Pemilu.

"Pembahasan tahapan dimulai setelah anggota KPU dan Bawaslu baru dilantik. Soal anggaran Pemilu 2024 juga akan menunggu KPU dan Bawaslu baru," ungkap Anggota Komisi II DP Rifqinizami Karsayuda melalui pesan singkat, Selasa (8/3).

Dia menjelaskan, tahapan Pemilu 2024 tinggal mengacu pada hari pemungutan suara yang telah ditetapkan pada 14 Februari 2024.

Berdasarkan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), tahapan pemilu diwajibkan dimulai minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Artinya, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai Juni 2022.

Lihat Juga : Analisis Anggaran Pemilu 2024 dan Tarik Ulur Parpol di DPR Kunci Janji Jokowi

Infografis - Anggaran Bengkak di Pemilu 2024. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)