Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Kemah Presiden Jokowi di IKN

4. Air dan Tanah dari Kutai Lama serta Tujuh Pulau di NTT

Sejauh ini, ada tujuh provinsi yang mengonfirmasi soal air itu. Yakni, Kalimantan Timur, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltara, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adapun Provinsi Kaltim dikabarkan mengambil air dari tanah Kutai Lama. Dalam catatan sejarah Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Lama merupakan pusat Kerajaan Kukar selama 4 abad.

"Dari Kaltim kami memilih air dari tanah Kutai Lama," ungkap Kepala Biro Adpim Setprov Kalimantan Timur, Ivan Syafranudin yang dikonfirmasi terpisah.

"Kutai Lama merupakan tonggak awal berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara yang didirikan oleh Batara Agung Dewa Sakti pada sekitar Abad ke-14," lanjutnya.

Sementara itu, Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) mengumpulkan tanah dan air dari tujuh pulau di NTT. Penyerahan tanah dan air yang dilakukan para bupati dan tokoh masyarakat di NTT itu diawali dengan acara ritual adat dari masing-masing daerah kepada Gubernur Viktor Laiskodat di Kupang, Jumat (11/3).

"Tanah dan air dari daerah Flobamora ini bisa wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Gubernur Viktor Laiskodat dikutip dari Antara.

5. Fasilitas Kemah Sudah Siap

Sejumlah fasilitas dan sarana prasarana di lokasi bakal berkemah Presiden Jokowi sudah dipersiapkan di titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, antara lain fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus), jaringan telekomunikasi, listrik, air, dan lainnya.

"Tenda serta perlengkapan yang akan digunakan Presiden menginap juga dipersiapkan, pada hari pelaksanaan sudah 100 persen dan dapat dipergunakan Presiden dan rombongan," ungkap Syafranuddin.

Sebelumnya, Jokowi juga telah melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita IKN. Jokowi menilai keduanya adalah sosok yang tepat memimpin kawasan ibu kota baru.

Rencana pemindahan ibu kota negara telah mendapat persetujuan DPR melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pemindahan ibu kota negara pun tinggal menunggu Jokowi menerbitkan keputusan presiden.