Wajah Bopeng Nusantara karena Lubang Tambang
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkap setidaknya ada 149 lubang bekas tambang di kawasan Ibu kota negara (IKN) Nusantara. Berdasarkan data yang didapatkan dari Jatam, lubang tambang itu setidaknya dihasilkan dari total 25 konsesi perusahaan tambang.
Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang mengatakan jumlah itu merupakan data terbaru yang dihimpun oleh pihaknya setelah pemerintah memperluas kawasan IKN. Pada perhitungan awal, tahun 2019, pihaknya mencatat ada 94 lubang tambang di lahan seluas 180 ribu hektare.
"Temuan kami jumlah itu mengalami pertambahan karena luas kawasannya yang sudah sekitar 60 persen dari luasan awal. Kita dapati 149 lubang tambang di 2022," kata Rupang kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/2).
Wilayah bakal ibu kota baru itu terdiri atas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 yang berada di Kecamatan Sepaku (Kabupaten PPU). KIPP itu berada di dalam kawasan IKN seluas 56.180 hektare yang mencakpu Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loa Kulu (Kab Kukar).
Lihat Juga :Laporan dari IKN Nusantara Mereka Galau Terpaksa Pindah ke IKN Nusantara |
Berdasarkan UU 3 tahun 2022 tentang IKN, kawasan ibu kota baru itu totalnya mencapai 256.142 hektare di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.
Kemudian, total termasuk pengembangan kawasan IKN akan mencapai luas wilayah 199.962 hektare yang selain mencakup dua kecamatan di PPU, juga empat kecamatan di Kutai Kartanegara.
Dalam perbincangan selanjutnya pada 7 Maret 2022, Rupang menjelaskan ratusan lubang tambang itu berada di ring dua dan ring tiga yang merupakan kawasan perluasan dan penyangga. Dari 149 lubang tambang itu, kata dia, sebanyak 92 di antaranya berada dalam konsesi.
"Jika pemerintah tulus ya sudah, 140-an lebih izin pertambanan di kawasan 256 ribu hektare sudah diakhiri saja. dan minta tanggung jawab pemulihan [terhadap pelaku tambang] segera mereka lakukan," kata Rupang.
Rupang mengingatkan upaya reklamasi lubang tambang itu tidak bisa sebentar. Upaya pemulihan, katanya, akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu ketika pemerintah bersikeras ingin pindah ke ibu kota baru, maka yang harus dilakukan adalah setop semua perizinan tambang itu dan segera lakukan reklamasi.
"Ternyata masih setengah hati. ada tebang pilih memberlakukan kawasan tersebut agar tetap dieksploitasi atau tidak," ujarnya.
Bukan hanya itu, Rupang juga mendorong pemerintah selain segera mencabut, juga mencegah upaya perpanjangan izin.
Lihat Juga :Laporan dari IKN Nusantara Lintas Sejarah Sepaku: dari Balikpapan Seberang, jadi IKN Nusantara |
"Celakanya sejumlah izin di ring 3 juga sudah mendapatkan perpanjangan bahkan sampai 2030. Jadi bagaimana mungkin pemulihan kawasan dalam konteks pelestarian terjadi, sementara perusakan masih diberi kesempatan," katanya.
Ia menjelaskan kawasan pertambangan itu umumnya banyak ditemukan di Kukar, dibandingkan di wilayah IKN yang berada di PPU.
Tengah Februari 2022, CNNIndonesia.com melakukan perjalanan ke kawasan bakal IKN di Kecamatan Sepaku.
Dalam perjalanan yang melintasi Bukit Soeharto untuk menuju Sepaku itu, CNNIndonesia.com menemukan pula sejumlah area tambang. Setidaknya dua pintu ke area tambang yang terlihat jelas dari jalan negara di Bukit Soeharto menuju IKN.
Namun, berdasarkan informasi dari petugas di Balitek KSDA Samboja yang mengawasi Bukit Soeharto, area pertambangan itu tak masuk dalam bagian taman hutan raya (Tahura) Bukit Soeharto.
CNNIndonesia.com pun membandingkannya pernyataan itu dengan peta rencana tata ruang wilayah 2016-2036 yang diakses dari situs Bappeda Kaltim. Memang bagian di seberang jalan itu umumnya berstatus Areal Penggunaan Lain (APL).
Lihat Juga :LIPSUS IKN Nusantara IKN di Bukit Soeharto, Antara Tahura dan Nama Besar Presiden Kedua |
Dari informasi pada situs tersebut pun ditemukan bahwa pertambangan umumnya berada di wilayah Kukar, sementara di Sepaku umumnya adalah hutan produksi.
Salah satu tambang batu bara yang masih aktif di gali di samping lubang bekasnya yang kami juga sempat sambangi adalah di sekitar tol Balikpapan-Samarinda yang berada di wilayah Kecamatan Samboja.
"Kita selalu mempertanyakan kenapa Kalimantan Timur yang dipilih sebagai ibu kota baru. Apa dasarnya? sudah melihat dasar daya dukung atau daya tampung lingkungannya atau tidak?" ujar Direktur Eksekutif Walhi Kaltim Yohana Tiko saat dihubungi, 2 Maret lalu.
Tanpa ada pemindahan IKN pun, tegas Yohana, pemerintah seharusnya bisa mendorong alam Kaltim untuk dipulihkan, karena memang mengalami krisis dari segi lingkungan.
"Untuk dipulihkan, kenapa tidak dilakukan harus masuk sebuah rencana pembangunan ibukota baru, apa tidak bisa dilakukan pemulihan sebelumnya? Sama logikanya soal kenapa dalam rangka pemerataan ekonomi dan pembangunan harus dipindahkan ibu kotanya? Tidak bisakah itu dilakukan tanpa ada pemindahan ibu kota? karena itu sudah kewajiban pemerintah yang memang terpilih," kata dia.
Baca halaman selanjutnya...