Cerita Jokowi Pemindahan Ibu Kota Gagal Sejak Era Sukarno hingga SBY

Presiden Joko Widodo bercerita soal rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) sejak era Presiden Sukarno. Dia berkata Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berniat memindahkan ibu kota negara.

Jokowi menyampaikan gagasan memindahkan ibu kota negara sudah dicetuskan pada 1957. Saat itu, Sukarno ingin memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya.

Lihat Juga : Laporan dari IKN Nusantara Bayang-Bayang Bencana di IKN Nusantara: Banjir hingga Karhutla

"Karena pergolakan, mundur-mundur, akhirnya enggak jadi. Saat Presiden Soeharto juga sama, ingin memindahkan dari Jakarta ke Jawa Barat, tapi juga tidak jadi karena ada peristiwa '98. Zaman Presiden SBY juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota," kata Jokowi disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3).

Dia mengaku telah memulai kembali kajian pemindahan ibu kota negara setelah terpilih pada Pilpres 2014. Jokowi memerintahkan Kepala Bappenas untuk mengkaji berbagai kemungkinan pemindahan ibu kota negara.

Lihat Juga : FOTO: Mengintip Perkemahan Jokowi di Kawasan Inti IKN Nusantara

Usai Pilpres 2019, kajian itu rampung. Jokowi pun menetapkan ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Keputusan itu disusul pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Menurut Jokowi, lokasi tersebut paling tepat karena berada di tengah-tengah Indonesia. Dengan demikian, ia berharap pembangunan yang dilakukan di masa mendatang akan lebih merata.

"Yang paling penting adalah perpindahan ini untuk pemerataan, untuk keadilan karena kita memiliki 17 ribu pulau yang 56 persennya ada di Jawa, 156 juta populasi Indonesia ada di Pulau Jawa, padahal kita punya 17 ribu pulau," ucap Jokowi.

Lihat Juga : Jokowi Prediksi IKN Nusantara Rampung 15-20 Tahun

Jokowi berharap pembangunan ibu kota negara baru bisa cepat rampung. Dia juga mengharapkan dukungan dari seluruh komponen bangsa Indonesia.

"Diperlukan kolaborasi, kerja sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dari BUMN, dari masyarakat, TNI, Polri, dan seluruh komponen bangsa ini agar dukungan yang ada betul-betul bisa kita maksimalkan dalam rangka mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara," ungkapnya.