PDIP 'Seruduk' Luhut soal Penundaan Pemilu 2024
Sejumlah politisi PDIP menyerang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal wacana penundaan Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan niat Luhut menggulirkan wacana tersebut. Hasto menegaskan Presiden Joko Widodo telah menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu, kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" kata Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (14/3).
Hasto juga mempertanyakan kewenangan Luhut bicara soal penundaan pemilu. Menurut Hasto, pemilu ranah menteri dalam negeri serta menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam).
Serangan juga dilancarkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Putri Mahkota Partai Banteng itu menyangsikan asal-usul data yang diungkap Luhut.
Puan mengatakan PDIP juga menghimpun big data soal pendapat rakyat soal pemilu. Menurutnya, data PDIP tidak menunjukkan keinginan rakyat menunda pemilu.
"Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan (Luhut). Itu saja," tutur Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3).
Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu juga mempermasalahkan klaim Luhut. Bahkan, Masinton membawa permasalahan tersebut ke Rapat Paripurna DPR, Selasa (15/3).
Di hadapan seluruh fraksi, Masinton menyebut ada menteri yang memaksakan agenda pribadi untuk menunda pemilu. Dia meminta DPR turun tangan untuk mengawasi.
"Suasananya ketika ada menteri coba dikte agendanya dan itu di luar ranahnya ini ada upaya pengangkangan terhadap demokrasi," kata Masinton.
Lihat Juga : |
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bicara soal penundaan Pemilu 2024. Luhut menyebut pemerintah melihat suara rakyat yang menginginkan Jokowi kembali menjabat setelah 2024.
Dia menyebut pemerintah punya big data yang berasal dari percakapan 110 juta orang di media sosial. Menurut Luhut, data itu menunjukkan keinginan rakyat menunda pemilu.
"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," ungkap Luhut disiarkan. kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).