Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon meminta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membuktikan klaimnya terkait 110 juta warganet dalam wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Hal itu ia sampaikan melalui akun twitter pribadinya dengan mengutip sebuah artikel berita yang mengungkapkan Luhut tak bisa membuka big data itu ke publik.
"Kenapa data big datanya tak bisa dibuka ke publik? Harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakat atas klaim 110 juta itu," ujar Fadli di akun Twitternya (@fadlizon), Selasa (15/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadli pun menyentil tindakan Luhut itu dengan nasihat agar ia tidak memaksakan berbagai hal untuk mencapai tujuannya.
"Jangan halalkan segala cara untuk melawan konstitusi," sambungnya.
Sedangkan, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi menyampaikan tidak bisa membuka big data itu ke publik. Ia hanya mengatakan big data itu dikelola secara internal.
Sebelumnya, Luhut mengklaim big data berupa 110 juta percakapan di media sosial mendukung usulan penundaan pemilu yang disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada akhir Februari lalu.
Dari jumlah dukungan itu, Luhut juga menyebut di antaranya termasuk pada pemilih Partai Demokrat, Gerindra, hingga PDIP.