Survei: Warga Jatim Paling Tak Setuju Penundaan Pemilu 2024

Lembaga Charta Politika merilis hasil survei yang menyebut mayoritas warga Jawa Timur (Jatim) paling tidak setuju usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Dalam hasil survei yang dirilis Rabu (16/3), angka penolakan usul penundaan Pemilu 2024 di Jatim mencapai 70,6 persen. Angka itu lebih tinggi dari dua provinsi lain yakni, Jawa Barat dan Lampung.

Survei Charta Politika antara lain mengukur respons warga di tiga provinsi tersebut terkait usul penundaan pemilu yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akhir Februari lalu.

Sementara di Jabar, warga yang menolak usul penundaan Pemilu 2024 mencapai 65,3 persen dan Lampung 63,6 persen responden.

Mayoritas warga yang menolak usulan penundaan pemilu itu jauh lebih tinggi dibanding warga yang setuju usulan tersebut. Di Lampung, 21 persen warga setuju usul penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Lalu di Jatim, angka persetujuannya hanya mencapai 15,4 persen dan Jabar hanya 14 persen.

Survei di tiga provinsi itu dilakukan antara 27 Januari hingga 9 Februari lalu. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan protokol kesehatan yang ketat.

Survei menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim berdasarkan big data yang dirinya punya sebanyak 110 juta percakapan di media sosial setuju Pemilu 2024 ditunda. Luhut juga mengklaim pemilih PDIP, Demokrat, Gerindra setuju penundaan pemilu.

Namun, klaim luhut berbeda dengan sejumlah hasil survei. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas memperlihatkan bahwa mayoritas publik tak ingin menunda pemilu dan setuju pemungutan suara tetap digelar pada 14 Februari 2024.

Hasil itu terekam dalam jajak pendapat yang dilakukan lewat wawancara melalui telepon terhadap 1.002 responden berusia minimal 17 tahun yang berdomisili di perkotaan di 34 provinsi pada 7-12 Maret 2022.

Litbang Kompas juga melakukan jajak pendapat terhadap responden pendukung enam partai politik (parpol) terkait sikap mereka soal wacana penundaan Pemilu 2024.

Hasilnya, mayoritas responden dari PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, serta PKS menyatakan setuju pemilu tetap digelar sesuai waktu yang telah ditetapkan Komisi II DPR RI, pemerintah, dan KPU yakni 14 Februari 2024.

"Responden berdasarkan pilihan parpol yang setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024, PDI Perjuangan 47,8 persen, Gerindra 83,9 persen, Golkar 66,7 persen, PKB 42,9 persen, Demokrat 75,7 persen, serta PKS 92,9 persen," demikian hasil jajak pendapat Litbang Kompas.