NasDem soal Big Data Pemilu: Kebenaran Tak Membebek pada Pembicaraan

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Willy Aditya menilai langkah menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak bisa hanya berdasarkan big data, yang diklaim hanya berdasarkan angka pembicaraan. 

"Banyak aspek yang kemudian menjadi pertimbangan," kata Willy saat dihubungi, Rabu (16/3).

Hal ini dikatakannya soal klaim Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan bahwa 110 juta percakapan dalam big data media sosial pihaknya mendukung penundaan Pemilu 2024.

Lihat Juga : PPP Desak Luhut Paparkan Big Data Dalih Tunda Pemilu 2024

Ia berkata, big data memang bisa menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan politik. Namun, Willy menegaskan politik memiliki seni hingga kebijaksanaan, dan tidak hanya sekadar mengikuti pada data semata.

"Kita harus melihat siapa, kita harus mengatakan harus dikombinasikan antara profesionalisme dengan integritas dan moralitas," tuturnya.

Willy menyampaikan penundaan pemilu berdampak besar terhadap kenegaraan, seperti perubahan masa jabatan presiden yang sudah dibatasi konstitusi.

Menurutnya, butuh konsensus untuk menyikapi keputusan penundaan pemilu. Dia bilang pengambil kebijakan tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan satu aspek, terutama dari big data yang bersumber dari interaksi masyarakat di dunia maya.

"Kebenaran itu kan tidak hanya membebek kepada suatu pembicaraan yang banyak dan itu menjadi sebuah kebenaran," sebut dia.

Lihat Juga : Luhut Tolak Buka Big Data soal Penundaan Pemilu 2024

Willy menambahkan, perlu dilakukan dialog mendalam membahas wacana tersebut, mengingat keputusan yang diambil bakal menentukan arah bangsa ke depan.

"Ini bukan lagi masalah kalah menang, bukan masalah banyak-banyakan lagi, tapi negara ini mau diarahkan ke mana, karena semua dibutuhkan dialog dan konsensus bersama," ujar dia.

Infografis Pro Kontra Tunda Pemilu di Parlemen. (CNN Indonesia/Asfahan Yahsyi)

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Pandjaitan mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.

Luhut juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.

"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," klaim dia, dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).

Lihat Juga : PDIP 'Seruduk' Luhut soal Penundaan Pemilu 2024

Merespons itu, PPP mendesak Luhut memberikan klarifikasi soal big data yang telah diklaim dan menjadi dasar menggulirkan usul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ia berharap, polemik soal big data bisa segera berakhir dan klir di tengah masyarakat.

"PPP berharap Pak Luhut menjelaskan secara detail terkait dengan yang dimaksud big data tersebut. Apakah basisnya media sosial?" kata Awiek saat dihubungi, Rabu (16/3).