KPK: Potensi Kebocoran APBD DKI Jakarta Tinggi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan potensi kebocoran anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tergolong tinggi lantaran jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang besar.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan APBD DKI Jakarta setara dengan APBD seluruh provinsi di Sumatera atau gabungan APBD Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

"Potensi terjadinya kebocoran tentu saja ya, dengan jumlah APBD yang besar itu, juga tinggi," kata Alex saat Bimtek Antikorupsi Mewujudkan Keluarga Berintegritas di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (17/3).

Alex mengatakan dari pemetaan lembaga antirasuah, celah-celah terjadinya korupsi paling banyak terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kemudian masalah perizinan hingga jual beli jabatan.

Lihat Juga : PT SMI Salurkan Dana PEN Rp37,62 T ke 92 Pemda

Dengan APBD yang tinggi, menurutnya, pengadaan barang dan jasa di DKI perlu mendapat pengawasan agar tak ada korupsi.

"APBD DKI saja sekitar Rp80an triliun. Taruh lah pengadaan barang dan jasa berapa, banyak kegiatan itu yang perlu menjadi perhatian bagi Pemprov DKI melakukan pengawasan ketat terkait pengadaan barang dan jasa. Kalau jual beli jabatan mungkin terbuka di Pemprov DKI," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan salah satu cara KPK mencegah perilaku korupsi adalah dengan membangun budaya integritas di lingkup paling kecil, yakni keluarga. Menurutnya, antara suami dan istri harus transparan dalam penghasilan.

"Namanya keluarga kan harus terbuka. Sehingga, ketika ada membawa uang tunai yang dianggap mencurigakan, itu juga ada yang mengingatkan ini uang apa? gaji kan ditransfer? nah harus dijelaskan. sepanjang bisa dijelaskan dari mana sumber awalnya, tidak masalah," katanya.

Lihat Juga : Diperiksa KPK, Prasetio Edi Bawa Dokumen Terkait Kasus Formula E