TNI AL Gagalkan Pengiriman 295 Pekerja Migran Ilegal dalam 3 Bulan

TNI Angkatan Laut (AL) menggagalkan pengiriman total 295 pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal sejak Januari lalu. Upaya penggagalan pengiriman PMI ilegal terakhir kali terjadi di Perairan Bagan, Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, Selasa (15/3).

Berdasarkan catatan, penggagalan pengiriman PMI ilegal oleh TNI AL diawali pada 7 Januari di sekitar muara Sungai Asahan, Sumatera Utara, lalu 19 Januari di Perairan Kualuh Sungai Baru, Sumatera Utara dan di Pelabuhan Pandan Bahari, Batam.

Kemudian pada 7 Februari di Perairan Batubara, Sumatera Utara, 16 Februari di sekitar Perairan Sei Nyamuk, Kalimantan Utara, 21 Februari di Perairan Tanjung Kumpul, Sumatera Utara, 28 Februari di Kecamatan Tanjung Balai Utara, Sumatera Utara.

Selain itu, penggagalan pada 1 Maret di Bengkalis, Riau, 15 Maret di Perairan Bagan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara.

Lihat Juga : Edy Rahmayadi soal 9 Warga Binjai di Ukraina: Tanggung Jawab Pusat

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk dapat bergerak cepat guna mencegah keberangkatan PMI ilegal.

"Saya perintahkan apabila ada informasi tentang PMI ilegal yang akan berangkat, tidak perlu menunggu berangkat sampai di laut. Sebelum mereka berangkat silahkan tangkap setelah berkoordinasi dengan pihak terkait. Kalau sudah di laut akan lebih sulit untuk melacaknya," kata Yudo dalam keterangan tertulis, Jumat (18/3).

Yudo lalu menyinggung soal adanya informasi dugaan keterlibatan oknum TNI AL dalam pengiriman PMI ilegal yang sebelumnya dihembuskan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Ia mengatakan hingga kini informasi itu belum ada kejelasannya.

Yudo menegaskan tidak akan melindungi prajuritnya yang terlibat dalam semua kejahatan seperti dalam pengiriman PMI ilegal.

"Tidak ada prajurit yang lepas dari hukum, semuanya kalau salah pasti kita hukum, semuanya ada reward dan punishment-nya," katanya.

Lihat Juga : Tjahjo Wajibkan ASN Pindah Ke IKN: Kalau Tidak Mau, Keluar

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksma TNI Julius Widjojono menegaskan perlunya koordinasi dan sinergitas antar instansi khususnya BP2MI sebagai badan yang menangani PMI.

"Mengingat beberapa kejadian PMI ilegal yang berhasil ditangkap TNI Angkatan Laut belum ada koordinasi sama sekali dan hasil investigasi dari pihak BP2MI," kata Julius.