Ramai-ramai Kritik Undangan Anak Buah Mahfud MD Soal Tunda Pemilu 2024

Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menginisiasi rapat koordinasi membahas penundaan Pemilu 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Acara ini rencananya digelar Senin (21/3) dengan mengundang penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai narasumber.

Rencana ini lantas memantik kontroversi. Tak sedikit pihak yang mengkritik dan menentang langkah Kemenko Polhukam.

Eks komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menilai, undangan rapat koordinasi pembahasan penundaan pemilu itu justru menimbulkan kecurigaan publik. Terlebih, Kemenko Polhukam tidak menjelaskan secara rinci isi acara tersebut dalam undangan yang beredar.

"Isinya kurang jelas, sehingga mudah timbul interpretasi yang keliru dari yang dimaksudkan," kata Haidar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (19/3).

Haidar juga mempertanyakan tindakan Kemenko Polhukam yang mengundang KPU Balikpapan tanpa sepengetahuan KPU RI. Ia lantas mengingatkan ihwal tata krama kelembagaan.

Menurut dia, setiap lembaga harus menghormati status, tugas, dan kewenangan masing-masing. Ia menilai, tindakan Kemenko Polhukam tidak mencerminkan hal tersebut.

"KPU adalah lembaga yang mandiri. Jangan ditempatkan seperti di bawah lembaga/kementerian yang lain," tuturnya.

KPU Balikpapan juga sudah buka suara ihwal undangan rapat koordinasi tersebut. Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha menegaskan, pihaknya menolak memenuhi undangan Kemenko Polhukam.

"Kalau masih tema itu (penundaan pemilu) kami tidak akan menghadiri acara tersebut. Kami juga sudah minta pelaksana berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Kaltim," kata Thoha.

Lihat Juga : Bawaslu Tolak Undangan Rapat Penundaan Pemilu dari Pemerintah

Menurut Thoha, Kemenko Polhukam belum berkoordinasi dengan KPU Kalimantan Timur ketika mengundang KPU Balikpapan sebagai narasumber. Ia juga mengaku belum mendapatkan penjelasan komprehensif terkait rakor penundaan pemilu yang digagas Kemenko Polhukam tersebut.

Sejauh ini KPU Balikpapan sudah koordinasi dengan KPU Kalimantan Timur dan KPU RI. Saran yang ia peroleh adalah tidak menghadiri rapat koordinasi jika tema yang dibahas tetap Penundaan Pemilu 2024.

"Masalahnya nanti bisa bias lah. Berbagai macam bisa terjadi. Siapa bisa menahan jika ada opini terbentuk. Seolah-olah kemunduran jadwal pemilu jadi kehendak kami," tegasnya.

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, menyatakan pandangan serupa. Menurut Edward, Bawaslu Balikpapan diminta tidak menghadiri undangan tersebut.

"Tidak hadir, baik sebagai narasumber ataupun peserta," ujar Edward.

Sementara itu, Ketua KPU Ilham Saputra memberi lampu hijau kepada komisioner di daerah untuk menghadiri rapat tersebut. Namun, kehadiran mereka harus menegaskan bahwa KPU berkomitmen menyelenggarakan Pemilu 2024.

"Silakan KPU kabupaten/kota yang diundang hadir sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan 2024 sesuai dengan Konstitusi dan perundangan yang berlaku," kata Ilham melalui pesan singkat, Jumat (18/3).

Lihat Juga : Diundang Anak Buah Mahfud, KPU Tegaskan Komitmen Gelar Pemilu 2024

Sebelumnya, surat undangan Rapat Koordinasi Penundaan Pemilu 2024 beredar di media sosial. Surat tersebut dilengkapi kop surat dari Kemenko Polhukam dan ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Djaka Budhi Utama.

Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim rapat digelar bukan untuk mengonsolidasikan penundaan pemilu.

"Jadi itu untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," kata Mahfud, Jumat (18/3).