DKI Masih Tunggu Regulasi Pusat soal PTM 100 Persen

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu aturan dari pemerintah pusat untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah 100 persen. DKI mengklaim siap melaksanakan kebijakan tersebut.

Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radjagah mengatakan pihaknya mendapat kabar bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) saat ini tengah menggodok surat edaran terkait kebijakan sekolah tatap.

"Dari pemerintah pusat sedang menyiapkan SE dari pusat terkait pemberlakuan PTM 100 persen," kata Taga saat dikonfirmasi, Selasa (22/3).

Menurut Taga, DKI selalu mengikuti ketentuan dari pusat terkait pelaksanaan PTM 100 persen. Ia mencontohkan, ketika lonjakan Covid-19 beberapa waktu lalu, DKI juga mengganti PTM 100 persen menjadi 50 persen setelah menerima SE dari Kemendikbud.

Lihat Juga : Surabaya Diklaim Kota Besar Pertama Terapkan PPKM Level 1

"Kalau sudah ada kebijakan pemerintah pusat, kita akan berikan rilis sesuai kebijakan pusat," imbuhnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan jika saat ini rencana PTM 100 persen terus digodok. Ia menegaskan, Pemprov DKI berkeinginan agar kebijakan tersebut segera terlaksana.

"Memang ada juga keinginan sekarang meningkat terkait PTM 100 persen DKI Jakarta yang sekarang masih di 50 persen," ujar Riza.

Menurutnya, saat ini penyebaran virus corona (Covid-19) di Jakarta juga sudah melandai. Sejumlah fasilitas umum seperti transportasi publik juga sudah bisa beroperasi 100 persen.

"Sekarang transportasi publik sudah 100 persen, namun demikian ini terus kita koordinasikan ke pemerintah pusat melalui Kemendikbud Ristek," paparnya.

"Nanti akan segera kita umumkan kapan waktu yang tepat yang baik bagi kepentingan semua agar kita sudah bisa melaksanakan PTM 100 persen," kata Riza menambahkan.

Lihat Juga : Satgas Buka Alasan Resepsi Belum Diizinkan dengan Kapasitas 100 Persen

Tetap Waspada

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad meminta agar Pemprov DKI mempersiapkan diri sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Menurut Idris, Pemprov juga harus tetap mewaspadai penularan virus corona di sekolah.

"Kami selalu mengingatkan agar rencana PTM ini perlu dipikirkan dengan sehati-hati mungkin. Masalahnya, kasus 190 sekolah yang terserang Covid-19 pada kegiatan PTM Januari lalu menjadi pengalaman buruk," kata Idris dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/3).

Menurut Idris, pengalaman tersebut menandakan Pemprov DKI masih kurang mewaspadai penularan virus corona di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, ia meminta hal tersebut menjadi pelajaran agar tidak terulang.

Lihat Juga : Vokalis Sisitipsi Jalani Asesmen BNN Usai Ajukan Rehabilitasi

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai, PTM 100 persen harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Selain itu, Idris juga mengimbau Pemprov DKI Jakarta melakukan dialog dengan orang tua murid dan ikatan professional seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

"Kami rasa kegiatan PTM perlu banyak kerja sama dengan berbagai pihak. Contohnya, dalam hal ini kami minta Pemprov DKI bisa proaktif libatkan orang tua murid untuk berdiskusi kebutuhan PTM 100 persen. Bisa juga libatkan ahli seperti IDAI," paparnya.

Selain itu, Idris meminta Pemprov DKI untuk memberikan beberapa persyaratan agar kegiatan PTM terlaksana dengan baik. Dia mengatakan kesehatan siswa adalah prioritas.

"Misalnya, syarat kalau seluruh siswa sudah vaksinasi lengkap. Kalau perlu, buat satgas Covid-19 intrasekolah. Setelah itu, lakukan evaluasi secara berkala," kata Idris.

"Jadi, kita dapat memastikan keselamatan generasi penerus bangsa. Kesehatan dan keselamatan siswa harus jadi syarat mutlak. Tidak boleh ditawar-tawar," pungkasnya.

Lihat Juga : Polisi: Pungli Pelabuhan Kali Adem karena Lahan Parkir Terbatas