Pemerintah Akan Cek Acak Status Vaksin Pemudik Kendaraan Pribadi

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah akan melakukan pemeriksaan acak terhadap warga pemudik terkait status vaksinasi virus corona (Covid-19) melalui aplikasi PeduliLindungi.

Sementara bagi warga yang mengakses transportasi umum, proses pemeriksaan dilakukan di awal sebelum keberangkatan. Bagi warga yang sudah menerima suntikan dosis lanjutan atau booster tak perlu tes Covid-19. Sementara warga penerima vaksin dua dosis diwajibkan Antigen, dan warga yang baru mendapatkan satu dosis diminta tes PCR.

Lihat Juga : Menkes: Pemudik Belum Booster Wajib Tes Antigen Atau PCR

"Memang untuk mudik kendaraan umum itu ngeceknya pada saat naik. Tapi mudik dengan kendaraan pribadi itu nanti akan dilakukan random checking," kata Budi dalam konferensi pers daring, Rabu (23/3).

Budi melanjutkan, seluruh upaya itu dilakukan pemerinta lantaran vaksinasi terbukti mampu menekan laju penularan di masyarakat. Ia kemudian mencontohkan lonjakan kasus di Hongkong. Setelah diamati, capaian vaksinasi Hongkong tinggi namun mayoritas menyasar warga non-lansia.

Sementara kasus rawat inap dan kematian di Hongkong banyak terjadi pada golongan lansia. Budi lantas meminta seluruh pihak berkaca pada kejadian di Hongkong, sehingga diharapkan saat pulang kampung tidak membawa transmisi virus khususnya untuk orang tua di rumah.

Lihat Juga : UPDATE CORONA 23 MARET Rangkuman Covid: Target Endemi hingga Jokowi Syaratkan Boster Mudik

Mantan Wakil Menteri BUMN itu pun menyatakan relaksasi mudik setelah dua tahun sebelumnya dilarang merupakan salah satu dorongan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Jokowi telah memerintahkan jajaran menterinya untuk memberikan lampu hijau mudik pada warga asal dengan syarat yang dinilai aman, seperti lewat syarat vaksinasi.

"Mudiknya masih lama ya, kira-kira akhir April. Kita akan beresin [aturan] aku rasa paling telat minggu depan keluar. Tapi setidaknya kita sudah sampaikan protokol kesehatannya seperti apa, nanti kita akan formalkan itu dalam bentuk SK Menhub dan Kepala BNPB," ujarnya.