Koalisi Sipil Tegaskan Haris-Fatia Bicarakan Luhut Didasari Data

Koalisi masyarakat sipil menegaskan bahwa munculnya nama Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dalam video perbincangan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti berdasarkan hasil riset dari data penelitian.

Video yang dimaksud yakni berjudul Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya dan tayang di Youtube.

Direktur YLBHI M Isnur menjelaskan bahwa penelitian dilakukan oleh pihaknya bersama WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia bersama dengan #BersihkanIndonesia.

Hasil penelitian menunjukkan ada korelasi antara pengerahan militer di Papua dengan perusahaan tambang di sana. Dari hasil pengecekan berkas atau akta perusaha ditemukan dugaan keterlibatan purnawirawan bahkan jenderal yang masih aktif.

"Dan ketika ditelusuri lebih lanjut akta perusahaan ini terungkap nama jendral itu termasuk terungkap nama Luhut Binsar Panjaitan," kata Isnur dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/3).

"Di blok yang memang kemudian korelasinya sangat kuat dengan perusahaan di mana dia tercantum dalam akta-akta itu di mana sebagai pemilik Tobacom Del Mandiri, tercatat sebagai pemilik saham dalam Tambang Raya Sejahtera," tambahnya.

Masih berdasarkan penelitian, Isnur menyebut ada keterlibatan Luhut dalam upaya penyelesaian masalah West Wits Mining dari status Not Clear and Clean menjadi Clear and Clean.

Menurut dia, perubahan status itu terjadi saat Luhut menjabat sebagai Plt Menteri ESDM saat Arcandra Tahar tersandung masalah status kewarganegaraan. Oleh karena itu, diduga ada konflik kepentingan yang telah dilakukan oleh Luhut.

"Dia menjabat dua, Menko Marves dan kemudian Menteri ESDM di saat waktu yang berdekatan dengan perubahan status atau perubahaan kondisi West Wits dari not Clear and Clean kemudian tahun 2017 dapat status Clear and Clean," ucap Isnur.

Isnur pun menegaskan bahwa seluruh temuan dalam hasil riset itu berdasarkan pada dokumen yang diperoleh secara legal dan resmi.

"Dan itu tak terbantahkan dan itu dalam konteks pidana bukan merupakan kesalahan. Itu merupakan bagian dari hak dan kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam konteks human rights," tuturnya.

Isnur menerangkan bahwa Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti memang ditunjuk menjadi pembicara di Youtube berdasarkan kesepakatan sembilan organisasi yang terlibat dalam penelitian.

Tujuannya agar hasil riset yang dilakukan dapat lebih mudah dipahami, dibandingkan harus membaca sebuah penelitian.

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan yang dilayangkan oleh Luhut terkait dugaan pencemaran nama baik.

Haris dan Fatia dilaporkan buntut konten video berjudul "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!". Video ini diunggah oleh Haris dalam akun Youtube-nya.