Demokrat soal Dana Patungan IKN: Proyek Tanpa Perhitungan Matang

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengkritik rencana pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang melibatkan masyarakat melalui skema crowdfunding.

Menurutnya, rencana pendanaan dengan menggunakan skema Public-Private-People Participation (PPPP/4P) itu hanya menandakan bahwa proyek tersebut tidak pernah direncanakan secara matang oleh pemerintah.

Apalagi menurutnya, selama ini pemerintah masih belum benar-benar terbuka kepada publik terkait sumber-sumber pendanaan IKN. Oleh sebab itu, pihaknya mempertanyakan sikap pemerintah yang tiba-tiba menghembuskan rencana tersebut kepada publik.

Mengingat sebelumnya pemerintah acap kali mengklaim sudah mendapatkan banyak pendanaan dari pihak swasta.

"Ini jadi pertanyaan besar kalo mendadak pemerintah merencanakan sesuatu ingin membangun sesuatu tapi kemudian pendanaan meminta masyarakat," ujarnya kepada wartawan, Senin (28/3).

"Ini negara atau LSM. Kalo LSM meminta bantuan dari sesama masyarakat sah saja. Tapi bagaimana ceritanya pemerintah ingin membangun ibu kota baru tapi menyerahkan pada masyarakat," sambungnya.

Karenanya, ia meminta agar pemerintah dapat meninjau ulang skema-skema pendanaan yang diperlukan untuk proyek skala besar tersebut. Herzaky mengatakan, pihaknya juga meminta agar pemerintah dapat mencari sumber-sumber pendanaan yang lebih kreatif dan tidak lagi membebani masyarakat.

"Masyarakat sudah berat bebannya, harga minyak goreng, gula, sembako sudah naik. Belum lagi kenaikan listrik dan gas, sekarang mau dimintain duit lagi untuk IKN," tuturnya.

Di sisi lain, Herzaky mengatakan, langkah tersebut juga diperlukan untuk memastikan bahwasanya proyek pemindahan IKN ke Nusantara bukan proyek ambisi semata.

"Apakah memang diperhitungkan dengan matang atau hanya ambisi saja. Sekadar keinginan yang tidak dipersiapkan dan diperhitungkan dengan matang," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menyatakan pihaknya membidik berbagai skema pembiayaan ibu kota baru. Salah satunya, pembiayaan yang melibatkan masyarakat seperti crowdfunding.

Ia mengaku ingin melibatkan seluruh pihak dalam pembiayaan IKN, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat atau Public-Private-People Participation (PPPP/4P).

Eks wakil menteri perhubungan era SBY ini menilai penggalangan modal yang melibatkan masyarakat dapat menciptakan keterlibatan warga dan pemasarannya pun bisa dilakukan secara daring melalui media sosial.