Mabes Polri Respons Amarah Jokowi soal Belanja Impor

Mabes Polri mengklaim bahwa persentase anggaran belanja yang dikeluarkan untuk produk dalam negeri mencapai 98 persen. Hal itu merespons kekesalan Presiden Joko Widodo yang menyinggung belanja seragam, sepatu tentara dan polisi yang masih impor.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa kebijakan belanja barang-barang di Korps Bhayangkara telah sesuai dengan amanat Jokowi.

Lihat Juga : Pengamat soal Marah Jokowi di Bali: Politik 'Cuci Tangan'

"Sebagian besar belanja barang-barang Polri menggunakan produk dalam negeri, sampai 98 persen," kata Dedi kepada wartawan, Senin (28/3).

Menurutnya, alokasi tersebut jauh melampaui target yang dicanangkan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, yakni 40 persen belanja barang harus diproduksi dalam negeri.

"Polri sudah melampaui itu," ucap dia.

Adapun, kata dia, dua persen dari alokasi anggaran diperuntukkan untuk membeli perlengkapan dari luar negeri karena belum ada produsen lokal yang membuat alat itu.

Lihat Juga : Anwar Abbas soal Jokowi Marah di Bali: Rusaknya Rasa Nasionalisme

Beberapa keperluan yang dimaksud Dedi seperti baju untuk tim penjinak bom (Jibom) dengan standar keamanan tinggi. Selain itu, terdapat perlengkapan bagi unit Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) yang memerlukan standar serupa.

"Baju bom itu standar keamanan tinggi dan itu kan pengadannya untuk Gegana yang ada di Mabes Polri dan 34 provinsi di Polda," jelas dia.

Menurut Dedi, sejumlah perlengkapan yang tahan radiasi diproduksi oleh negara yang pernah berurusan dengan radiasi nuklir. Sehingga, alat tersebut diimpor lantaran menyangkut keselamatan tinggi anggota polisi.

Presiden Jokowi meluapkan kemarahan saat memberi pengarahan  tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat (25/3), di Bali.

Lihat Juga : ANALISIS Amarah Jokowi, Antara Gimik dan Sinyal Tarik PAN ke Kabinet

Jokowi menyentil sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang masih gemar belanja barang impor. Jokowi lantas merasa jengkel, termasuk kepada Polri.

"Ini kita bisa produksi di mana-mana bisa, jangan diteruskan," kata Jokowi.