KPU Tolak Rencana Elektronik Voting: Biaya Perawatan Mesin Mahal

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku belum berencana menggunakan sistem pemungutan suara melalui internet atau e-voting. Menurut Ketua KPU, Ilham Saputra, penggunaan e-voting hanya akan memberatkan anggaran penyelenggaraan pemilu.

Ilham mengatakan, sampai saat ini, KPU tidak berencana menerapkan e-voting. Menurutnya penggunaan e-voting akan menggunakan alat baru yang membutuhkan biaya tidak sedikit.

"E-voting ini kan pake alat ya, pakai mesin. Mesin itu pasti perawatannya mahal," kata Ilham di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (29/3).

Di sisi lain, Ilham beranggapan bahwa penggunaan e-voting pada Pemilu 2024 tidak memiliki substansi penting. Ia menyatakan, selama ini proses pemungutan suara juga tidak pernah bermasalah.

Lihat Juga : Menkominfo Bantah Pertama Usulkan Pemilu Digital: Gagasan KPU

Menurut Ilham, di TPS masyarakat datang berbondong-bondong. Justru, kata dia, yang selama ini menjadi persoalan adalah proses rekapitulasi penghitungan suara.

"Yang jadi masalah, yang kemudian 'dicurigai' adalah proses rekapitulasinya, itu yang kita gunakan teknologi dan informasi untuk rekapitulasi," papar Ilham.

"Agar kemudian transparan, kemudian dapat juga diberi informasi langsung kepada masyarakat. Karena dapat diketahui dari hari ke hari, setiap C1 masuk bisa langsung menjadi hasil yang dapat dilihat masyarakat," tambah dia.

Lihat Juga : DPR Respons Menkominfo: UU Pemilu Belum Akomodir Elektronik Voting

Sebelumnya, Menkominfo Johnny G. Plate mengusulkan pemungutan suara via internet pada Pemilu 2024. Plate merujuk pengalaman negara-negara, seperti Estonia dan India, yang telah menerapkan sistem ini.

Politikus Partai NasDem itu yakin infrastruktur teknologi informasi akan siap pada 2024. Menurutnya, seluruh desa/kelurahan akan tersambung koneksi 4G sebelum Pemilu 2024.