SMRC: Kepuasan terhadap Jokowi Turun, Dipicu Sembako hingga Pandemi

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun 7,1 persen dalam tiga bulan terakhir. Pemicunya, pengendalian harga sembako hingga pandemi.

Survei itu dilakukan pada 13-20 Maret 2022 kepada 1.027 responden yang dipilih secara acak dengan margin of error kurang lebih 3,12 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani menjelaskan sebanyak 64,6 persen publik merasa puas atau sangat puas atas kinerja presiden Jokowi. Sementara yang menyatakan kurang atau sangat tidak puas sebanyak 32,2 persen.

"Approval rating atau tingkat kepuasan pada kinerja presiden ini mengalami penurunan dalam tiga bulan terakhir, dari 71,7 persen pada survei Desember 2021 menjadi 64,6 persen pada survei Maret 2022," kata Deni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/3).

"Penurunan ini terendah sejak kerusuhan penetapan hasil Pemilu pada Juni 2019 atau sebesar 62,2 persen," ujarnya menambahkan.

Menurut Deni, kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi berhubungan dengan evaluasi atas kondisi ekonomi, politik, keamanan, dan penegakan hukum.

Pertama, dalam hal ekonomi. Persepsi publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi menanggulangi masalah ekonomi menurun dalam tiga bulan terakhir.

"Pada survei Desember 2021, apresiasi publik atas kinerja pemerintah pusat di bidang ekonomi mencapai 60,1 persen. Angka ini turun signifikan menjadi 54,5 persen pada Maret 2022," jelasnya.

Deni menambahkan 41 persen responden menilai tren kinerja pemerintahan Jokowi dalam membuat harga kebutuhan pokok terjangkau semakin buruk.

"Penilaian negatif ini mengalami lonjakan yang sangat tajam dari survei Desember 2021, yakni sekitar 27 persen. Sementara yang menilai sebaliknya atau positif mengalami penurunan dari 29 persen pada Desember 2021 menjadi 23 persen pada Maret 2022," tuturnya.

Diketahui, sejumlah bahan pokok mengalami fluktuasi harga dan kelangkaan belakangan, terutama minyak goreng. Berbagai jurus Pemerintah tak sanggup mengatasinya sejauh ini.

Konsisten dengan itu, penilaian negatif warga atas kinerja pemerintah pusat di sektor ekonomi meningkat. Dari 34,7 persen pada survei Desember 2021 menjadi 41,8 persen pada survei Maret 2022.

Kedua, kepuasan terhadap penanganan pandemi Covid-19. Dari hasil survei diketahui, publik yang puas pada kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 menurun 74,9 persen pada Desember 2021 menjadi 62,2 persen pada Maret 2022.

Infografis Pro Kontra Tunda Pemilu di Parlemen. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

"Sementara yang menilai negatif mengalami pertambahan dari 21,9 persen pada Desember 2021 menjadi 35,1 persen pada Maret 2022," papar Deni.

Ketiga, kondisi politik. Berdasarkan survei, 23,5 persen warga menilai bahwa kondisi politik nasional buruk atau sangat buruk. Angka ini naik dari Desember 2021 yang mencapai 22 persen.

Sementara, 32,6 persen menilai kondisi politik baik atau sangat baik, atau menurun dari tiga bulan lalu yang mencapai 35,3 persen atau bahkan anjlok dari angka tiga tahun lalu, September 2019, dengan 41 persen.

"Sebaliknya, yang menilai keadaan politik sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk mengalami peningkatan dari 14,5 persen pada September 2019 menjadi 23,5 persen pada Maret 2022.

Keempat, kepuasan terhadap penegakan hukum. Dari temuan SMRC, yang menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 15,1 persen pada survei September 2019 menjadi 24,9 persen pada Maret 2022.

"Walaupun persepsi positif terhadap kondisi penegakan hukum masih lebih besar dari persepsi negatif, namun ada kecenderungan persepsi buruk mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir," ujar Deni.

Sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas mencatat kepuasan terhadap Jokowi-Ma'ruf mencapai 73,9 persen pada akhir Januari 2022, atau naik tajam dari survei serupa pada Oktober 2021 yang hanya 66,4 persen.

Senada, Indikator Politik Indonesia, pada 15 Januari sampai 17 Februari, mencatat tingkat kepuasan publik kepada Jokowi mencapai 70 persen.

Angka-angka kepuasan publik itu kemudian menjadi bahan pembenaran sejumlah politikus untuk mendorong wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.