Jubir: Opini Sesat Anggap Luhut seperti Perdana Menteri

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi mengatakan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman yang menyebut peran Luhut seperti perdana menteri merupakan opini sesat.

"Opini sesat itu. Yang pasti melalui Apdesi ini Pak Luhut senang bisa berinteraksi dengan akar rumput dan kepala desa langsung, tidak perlu sibuk berkunjung ke elite politik lainnya," kata Jodi saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (30/3).

Lihat Juga : Politikus Demokrat: Peran Luhut Seperti Perdana Menteri

Jodi menyatakan analisa Benny juga terlalu jauh menuding Luhut berperan seperti perdana menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kehadiran Luhut dalam acara silaturahmi nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) hanya sebatas memenuhi undangan.

"Analisanya kejauhan. Pak Luhut hanya sebagai undangan dari Apdesi. Kebetulan mereka bilang para kepala desa cocok dengan gaya Pak Luhut, yang praktis tidak banyak berteori, fokus kepada eksekusi," ujarnya.

Jodi mengungkapkan Apdesi juga sempat meminta Luhut agar bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina Apdesi. Menurutnya, Luhut menyambut baik permintaan tersebut karena senang bisa berinteraksi langsung dengan akar rumput.

"Banyak kementerian yang terkait pembangunan desa ada dalam koordinasi Kemenko Marves," ujarnya.

Lihat Juga : Ketum Apdesi Surtawijaya Bantah Bertemu Luhut Bahas Jokowi 3 Periode

Sebelumnya, Benny menyoroti peran Luhut seperti perdana menteri dalam kabinet Jokowi. Benny menyoroti kehadiran Luhut dalam acara Apdesi beberapa hari lalu.

"Saya amati peran Menko Marves dalam kabinet Jokowi seperti perdana menteri sehingga diam-diam ada pergeseran sistem ketatanegaraan," kata Benny lewat akun Twitter miliknya, @BennyHarmanID, Rabu (30/3).

Benny menilai presiden hanya sebagai kepala negara. Menurutnya, kepala pemerintahan atau perdana menteri dipegang oleh Luhut.

"Presiden hanya kepala negara. Kepala pemerintahan/perdana menteri dipegang Menko Marves. Jika dibiarkan, ini akan menjadi konvensi ketatanegaraan," katanya.

Lebih lanjut, Benny menyebut menyaksikan orang-orang mendeklarasikan Presiden Jokowi menjabat 3 periode dengan alasan tak masuk akal seperti "menyaksikan maling ayam masuk pekarangan rumah di siang hari bolong."

"Udah tau melanggar konstitusi tetap saja ngotot," ujarnya.

Lihat Juga : Kemendagri Sebut Apdesi Kubu Jokowi 3 Periode Tidak Berbadan Hukum