Gerindra Minta Pemerintah Jaga Harga Bahan Pokok Tak Naik Selama Puasa

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra meminta pemerintah melakukan intervensi terhadap harga bahan kebutuhan pokok selama bulan puasa Ramadan.

Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan produk-produk yang dijual di pasar merupakan hasil petani lokal. Dia berkata, langkah ini harus dilakukan demi menjamin peningkatan kesejahteraan petani lokal.

"Pemerintah bisa memberikan intervensi terhadap kenaikan-kenaikan harga bahan pokok, misalnya dengan melakukan operasi pasar, sektor pasar juga harus dipenuhi produk-produk yang dihasilkan dari para petani lokal," kata Muzani dalam keterangannya, Jumat (1/4).

Ia menyatakan, Gerindra menyadari bahwa masyarakat tengah menghadapi situasi sulit jelang Ramadan tahun ini, di mana harga sejumlah bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan drastis.

Lihat Juga : Polri Antisipasi Gejolak Harga Gula dan Daging Jelang Ramadan

Menurutnya, kenaikan tersebut kemungkinan disebabkan oleh dua hal yaitu dampak dari ekonomi yang bergeliat kembali pascapandemi Covid-19 atau perang antara Rusia dan Ukraina.

Namun, Muzani berharap masyarakat mau bersabar dan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tersebut tidak mengganggu ibadah puasa masyarakat selama Ramadan.

"Beban pengeluaran dari kenaikan itu tentu saja berat dan ini dapat mengganggu kekhusuan kita dalam menjalankan ibadah puasa, karena ekonomi belum sepenuhnya pulih," kata Wakil Ketua MPR itu.

Lebih lanjut, Muzani mengingatkan, masyarakat harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan selama Ramadan. Pasalnya, menurutnya, Covid-19 masih menjadi ancaman hingga saat ini.

Di sisi lain, Muzani berharap masyarakat bisa menjaga kerukunan antar umat beragama dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam bersosialisasi di setiap lapisan masyarakat.

"Keberagaman sudah menjadi budaya yang mengakar bagi Indonesia. Apabila Ramadan bisa kita jalankan dengan kekhusyukan, itu telah menjadi bukti kita telah menjadi bangsa yang toleran," tutur Muzani.

Sejak akhir tahun lalu, minyak goreng menjadi komoditas langka. Kalaupun barangnya tersedia, harga yang ditawarkan relatif mahal. Seliter minyak goreng kemasan dibanderol di kisaran Rp20 ribu hingga Rp26 ribu. Sementara, minyak goreng curah dipatok Rp15 ribu hingga Rp18 ribu per liter.

Terbaru, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax dari Rp9 ribu-Rp9.400 menjadi Rp12.500-Rp13 ribu.

Lihat Juga : SMRC: Kepuasan terhadap Jokowi Turun, Dipicu Sembako hingga Pandemi

Mendagri Minta Kepala Daerah Kontrol Bahan Pokok

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk membantu dalam pengendalian harga 12 bahan pokok agar terhindar dari kelangkaan menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idulfitri. Tito meminta agar kepala daerah bergerak aktif dan tidak hanya menunggu pemerintah pusat.

"Kepala daerahnya enggak hanya nunggu, begitu ada kelangkaan, [bilang] kita tunggu aja dari pusat, enggak. Tanggung jawab dari kepala daerah juga," ujar Tito pada wartawan di Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (1/4).

Pasalnya, Tito melihat bahwa kepala daerah merupakan pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi, seharusnya kepala daerah bisa membuat kebijakan yang membantu menanggulangi atau menghindari kelangkaan bahan pokok.

"Mereka dipilih rakyat, orang-orang pinter, punya kekuasaan, manajemen, manajerial, mereka memiliki APBD, bisa membuat peraturan," ucap Tito.

"Lakukan, manfaatkan semua sumber daya dan kekuasaan itu untuk membuat terobosan agar harga pangan di semua daerah bisa terkendali," sambungnya.

Lihat Juga : Netizen Mengeluh Sulit Dapatkan Pertalite Kala Harga Pertamax Naik

Tito juga menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau kerja-kerja kepala daerah dalam mengendalikan kelangkaan itu. Setidaknya sampai setelah hari raya Idulfitri, ia akan melakukan penilaian dan memberikan penghargaan pada kepala daerah yang berhasil mengendalikan kelangkaan.

Sedangkan, bagi kepala daerah yang gagal mengendalikan kelangkaan berarti menunjukkan kepemimpinan yang buruk.

Lebih lanjut, Tito menyebut bahwa kepala daerah bisa saling bekerja sama antardaerah untuk menghindari kelangkaan sekaligus lonjakan harga bahan pangan. Termasuk, kepala daerah bisa bekerjasama dengan satgas pangan milik Polri.