Kantor Staf Presiden (KSP) menjawab sindiran Partai Demokrat terhadap kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Partai Demokrat mempertanyakan sikap Jokowi yang pernah menolak program BLT pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tenaga Ahli Utama KSP, Abraham Wirotomo mengatakan kondisi saat ini berbeda dengan zaman SBY. Dia mengatakan BLT diberlakukan untuk merespons pandemi Covid-19.
Lihat Juga : |
"Situasi dulu berbeda dari sekarang. Selain menghadapi kenaikan harga akibat lonjakan di pasar Internasional, kita masih menghadapi risiko pandemi Covid-19. Tantangan dulu tidak seperti sekarang," kata Abraham lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Abraham menyampaikan BLT di era Jokowi juga berbeda dengan era SBY. BLT Jokowi, ucapnya, diprioritaskan dalam bentuk nontunai.
Dia berkata BLT dalam bentuk tunai baru dilakukan saat pandemi Covid-19. Kebijakan itu dibuat untuk mencegah penumpukan warga saat pembagian bantuan.
"Pemberian bantuan sosial secara tunai sifatnya tidak permanen. Bila situasi memang sudah kembali memungkinkan, maka pemerintah tetap akan memprioritaskan pendekatan penyaluran bantuan sosial secara nontunai," ucap Abraham.
Sebelumnya, kebijakan Presiden Jokowi menggelontorkan BLT dipertanyakan. Media sosial dipenuhi video pernyataan Jokowi menolak program BLT saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Partai pendukung utama Presiden SBY, Demokrat, pun menyindir kebijakan Jokowi. Mereka mempertanyakan sikap Jokowi yang dulu.
"Ini hanya menegaskan bahwa sejatinya beliau [Jokowi] tak mengerti apa yang dikomentarinya. Apalagi saat itu [menjabat Gubernur DKI] sedang getol-getolnya pencitraan yang dilakukannya untuk menuju kursi presiden," tutur Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani pada Selasa (5/4).
(dhf/ain)