Dilema BLT ala Jokowi di Tengah Lonjakan Harga

Jika keresahan akan kondisi ekonomi itu dipantik dengan isu politik seperti penundaan pemilu, Bawono yakin masyarakat akan semakin mudah untuk menarik dukungannya dari pemerintah hingga di tingkat ekstrem, men-delegitimasi pemerintahan Jokowi.

"[Masyarakat berpikir] ini sudah susah akses bahan pangan kok yang di sana yang berkuasa enak-enakan mau terus-terusan gitu," tutur Bawono.

"Paling tidak kalau akses bahan pangannya mereka merasa mudah, mereka tidak akan terlalu peduli dengan isu [Jokowi tiga periode] itu, jadi kalau isu itu semakin besar tetap tidak peduli. Ya udah lu berkuasa selama gua bisa makan," sambungnya.

Sejalan dengan Bawono, Wasisto melihat kebijakan BLT Jokowi dilakukan saat ini untuk menghindari resistensi pada pemerintahan yang semakin melebar. Saat ini, ia mengungkapkan, hanya kalangan menengah terdidik yang cenderung memiliki resistensi pada pemerintahan.

"Tapi juga bisa menengah ke bawah nantinya, karena kalau sudah urusan perut digoncang itu bisa menimbulkan anarkis. Itulah yang menjadi perhatian Jokowi kenapa memberikan BLT," ucap Wasis.

Lebih jauh, BLT dinilai sebagai upaya Jokowi memenangkan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang menjadi basis pemilih terbesar. Tak hanya itu, Jokowi menganggap kebijakan ini dapat emakin menguatkan legitimasi pemerintahannya.

"Sehingga ketika pemerintah melakukan manuver apapun akan 'mendapatkan persetujuan', karena yang kita lihat sekarag ini respon terhadap Jokowi tiga periode ini kan terbelah sebenarnya," ucap Wasisto.

Lihat Juga : BLT Minyak Goreng Rp300 Ribu Dibayar Pakai APBN

BLT Serupa Pereda Nyeri

Kritik terhadap BLT tak hanya terkait sikap politik Jokowi, namun juga pada efektivitas BLT itu sendiri. Bawono melihat kebijakan BLT ini seperti pereda nyeri saat sakit gigi. Hanya berguna sementara namun tidak menyelesaikan masalah.

Menurutnya, Jokowi bukan tidak mengetahui bahwa efektivitas BLT terhitung rendah. Namun demikian, BLT adalah jalur tercepat dan aman untuk segera menanggulangi potensi konflik di tengah masyarakat.

Senada, Wasis mengungkapkan bahwa efektivitas BLT hanya bersifat jangka pendek jika tidak dilakukan terus menerus. Artinya, upaya Jokowi untuk menaikkan legitimasi pemerintah tak akan berjalan mulus jika BLT hanya dilakukan satu-dua kali.

"Pemberian BLT ini kan sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk mengontrol opini publik bahwa pemerintah ini masih tetap konsisten untuk tetap menyediakan kebutuhan masyarakat," ujar Wasis.

Menurut Wasis, jauh lebih mudah bagi Jokowi untuk mengontrol opini publik lewat BLT ketimbang mengendalikan harga pangan di pasaran. Terlebih, banyak aktor berperan di balik harga minyak goreng yang gagal diintervensi oleh pemerintah.

"BLT itu kemudian menjadi pilihan logis karena kalau misal redistribusi dana atau BLT ini efektif untuk meredam opini publik. Publik itu tidak akan terlalu kritis dengan minyak goreng dan oposisi tidak akan terlalu vokal dengan politisasi BLT minyak goreng ini," paparnya.

Situasi Global dan Pandemi

Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan, terkait pemberian BLT,  kondisi saat ini berbeda dengan zaman SBY. Dia mengatakan BLT diberlakukan untuk merespons pandemi Covid-19.

"Situasi dulu berbeda dari sekarang. Selain menghadapi kenaikan harga akibat lonjakan di pasar Internasional, kita masih menghadapi risiko pandemi Covid-19. Tantangan dulu tidak seperti sekarang," kata Abraham lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/4).

Abraham menyampaikan BLT di era Jokowi juga berbeda dengan era SBY. BLT Jokowi, ucapnya, diprioritaskan dalam bentuk nontunai.

Dia berkata BLT dalam bentuk tunai baru dilakukan saat pandemi Covid-19. Kebijakan itu dibuat untuk mencegah penumpukan warga saat pembagian bantuan.

"Pemberian bantuan sosial secara tunai sifatnya tidak permanen. Bila situasi memang sudah kembali memungkinkan, maka pemerintah tetap akan memprioritaskan pendekatan penyaluran bantuan sosial secara nontunai," ucap Abraham.

Anggota DPR Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda menyatakan BLT berupa minyak goreng dan uang Rp3 juta kepada masyarakat hanya program jangka pendek.

"Dalam pandangan kami, BLT yang diberlakukan sekarang terutama BLT minyak goreng itu adalah BLT yang bisa diberlakukan dalam jangka pendek," ujar Rifqi saat dihubungi, Selasa (5/4).

Rifqi menganggap program BLT minyak goreng yang dilakukan Jokowi dilakukan jangka pendek sambil membenahi tata kelola dan niaga. Tak menutup kemungkinan BLT minyak goreng disetop sudah ada perbaikan tata kelola.

Lihat Juga : SUARA ARUS BAWAH Nelangsa Warga Bertubi-tubi Harga Naik di Era Jokowi: Berat Banget

Catatan Redaksi: Judul artikel ini mengalami perubahan pada Kamis (7/4). Pada bagian akhir artikel juga mengalami penambahan.