Ketua DPR Puan Maharani meminta seluruh menteri mengikuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhenti bicara soal wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurutnya, jajaran menteri harus fokus bekerja dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang membebankan rakyat saat ini.
"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (6/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puan kemudian menyoroti pernyataan menteri yang menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden sah di negara demokrasi.
Ketua DPP PDIP itu menegaskan masalah pemulihan ekonomi masyarakat jauh lebih penting dibicarakan saat ini. Menurutnya, masyarakat saat ini tak butuh penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden.
"Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang Hari Raya sekarang ini," ujarnya.
Puan mengingatkan berbagai upaya menyebarkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Di sisi lain, butuh kerja sama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19 saat ini.
"Jangan sampai momentum ini lepas karena hal-hal yang kontraproduktif," katanya.
Sebelumnya, Jokowi melarang bawahannya berbicara penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi tak ingin menteri-menterinya menimbulkan polemik di masyarakat. Ia ingin seluruh Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4).
Jokowi menyampaikan masyarakat sedang kesulitan karena kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar. Ia meminta anak buahnya untuk berempati pada rakyat.
Mantan wali kota Solo itu meminta setiap kebijakan dikomunikasikan secara baik ke rakyat. Ia memerintahkan semua menteri peka terhadap krisis yang dialami rakyat.
(mts/fra)