Jubir Menko Marves Bantah soal Power Politik Luhut Kuat

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi membantah pernyataan PDIP soal status atasannya di dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Jodi menyampaikan Luhut bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dia membantah anggapan bahwa kekuatan atau power politik Luhut terlalu kuat.

Lihat Juga : KPK Dalami Informasi Dugaan Korupsi Ahmad Sahroni

"Kalau dibilang power politiknya kuat, saya rasa enggak begitu. Sebagai Menko, wajar kalau Pak Menko sering melakukan koordinasi lintas kementerian," kata Jodi melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/4).

Jodi mengakui Luhut memang beberapa kali berkoordinasi dengan instansi di luar ranahnya. Namun, hal itu dilakukan karena diperlukan koordinasi lintas kementerian.

Ia memastikan semua kebijakan Luhut sesuai dengan tugas yang diemban. Menurut Jodi, Luhut selalu patuh terhadap arahan Jokowi selaku presiden.

"Semua semata untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh Presiden," tuturnya.

Lihat Juga : PDIP Respons Setop Isu 3 Periode, Sindir Power Politik Luhut Kuat

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebut kekuatan politik Luhut sangat besar. Dia menyebut Luhut sebagai perdana menteri.

Pacul mencontohkan larangan menteri berbicara penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, larangan itu berlaku bagi semua menteri, kecuali Luhut.

"Kalau Pak Luhut ya, monggo saja, bisa evaluasi sendiri hahaha. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister (perdana menteri). Menteri utama. Menko kan menteri utama bos," ucap Pacul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6).

Lihat Juga : Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional