Stafsus Mensesneg Bantah Demokrat soal Alarm Bahaya Demokrasi di RI

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menyanggah pernyataan Partai Demokrat tentang alarm bahaya bagi demokrasi Indonesia.

Faldo mengakui ada beberapa kasus terkait kebebasan berpendapat. Namun, ia tak sepakat beberapa peristiwa itu dijadikan tolok ukur demokrasi dalam bahaya.

"Bukan berarti ada pembungkaman. Semuanya tetap berjalan sesuai koridor hukum," kata Faldo melalui keterangan tertulis, Kamis (7/4).

Faldo menyampaikan pemerintah pun membuat beberapa kebijakan baik tentang demokrasi. Misalnya, upaya revisi pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kemudian, Polri juga menyatakan komitmen terhadap keadilan restoratif, terutama dalam kasus kebebasan berpendapat. Presiden Jokowi, ucapnya, juga memberi amnesti kepada korban UU ITE.

"Semua kritikus pemerintah masih bicara sampai hari ini. Yang terpenting, pemerintah bekerja dan hadir," ujarnya.

Lihat Juga : Demokrat Respons Survei: Ini Alarm Bahaya untuk Demokrasi Indonesia

Sebelumnya, Partai Demokrat menyebut demokrasi Indonesia dalam bahaya. Pernyataan itu merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut 62,9 persen responden semakin takut menyampaikan pendapat di era Jokowi.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai ketakutan itu disebabkan pemerintahan otoriter. Dia mengatakan masyarakat berani berpendapat jika demokrasi di Indonesia baik-baik saja.

"Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan rakyat makin takut berpendapat di era Jokowi. Ini alarm bahaya buat demokrasi kita," ungkap Herzaky melalui keterangan tertulis, Rabu (6/4).

Lihat Juga : Tito soal Jokowi 3 Periode: Bukan Kitab Suci, Amandemen UUD Tidak Tabu