Mahfud: Pemerintah Tak Akan Hambat Wacana Politik di Masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah tak akan menghambat wacana politik di masyarakat.

Mahfud menilai wacana-wacana itu bagian dari kebebasan pendapat. Menurutnya, pemerintah tak ingin menutup ruang untuk hal itu.

"Kita juga tidak akan menghambat wacana politik yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan segala pro dan kontranya," kata Mahfud melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/4).

Tak dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan tertulis ini pernyataan Mahfud ini terkait apa. 

Namun Mahfud mengeluarkan pernyataan ini usai usai menggelar rapat koordinasi terbatas tentang perkembangan situasi politik dan keamanan dalam negeri, Sabtu (9/4) di Jakarta.

Lihat Juga : Mahfud: KPU-Bawaslu Dilantik 12 April, Pemerintah Fokus Pemilu 2024

Rapat yang dipimpin Mahfud itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden dan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) mewakili Kapolri, beserta sejumlah pejabat Eselon I Kemenko Polhukam.

Mahfud menyampaikan bahwa kebebasan sudah sejak lama diperjuangkan sehingga saluran aspirasi politik harus dibuka. Dengan demikian, lembaga-lembaga politik dapat mengambil keputusan sesuai aspirasi masyarakat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut pemerintah juga tak akan menghalangi aksi unjuk rasa yang akan digelar mahasiswa pada Senin 11 April mendatang. Dia mempersilakan mahasiswa menggelar demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden itu.

Mahfud hanya mengingatkan bahwa Indonesia negara demokrasi sekaligus negara hukum. Ia meminta aksi unjuk rasa digelar tanpa kekerasan.

Lihat Juga : Pemerintah Sikapi Serius Aksi Mahasiswa 11 April: Jangan Ada Kekerasan

"Untuk itu, pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum," tuturnya.

Sebelumnya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu digulirkan sejumlah menteri di kabinet Jokowi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pelaku bisnis meminta masa jabatan Jokowi diperpanjang.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga mengusulkan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Dia menilai Indonesia perlu waktu untuk pemulihan usai pandemi Covid-19.

Lihat Juga : Daftar Jabatan Megawati di Era Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan ada aspirasi masyarakat untuk menunda pemilu. Dia berkata aspirasi itu terekam dalam big data percakapan 110 juta orang di media sosial.

Presiden Jokowi telah memerintahkan anak buahnya berhenti bicara tentang dua hal itu. Namun, masyarakat tak puas karena wacana masih bergulir. Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto juga mengatakan tak akan ada penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Meski begitu mahasiswa tetap berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (11/4).

Lihat Juga : Suara Penolakan Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode dari Istana