Bahaya Presiden 3 Periode: Indonesia Berpotensi Chaos seperti 1998

Jokowi sebetulnya sudah beberapa kali merespons wacana perpanjangan masa jabatan maupun penundaan pemilu. Jokowi bahkan secara terang-terangan meminta para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk setop bicara masalah perpanjangan masa jabatan.

Teranyar, Jokowi menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap digelar 14 Februari 2024 sebagaimana kesepakatan DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

Meski Jokowi sudah menyampaikan sikapnya, menurut Ujang hal itu belum cukup. Pasalnya, masyarakat menilai Jokowi masih belum tegas dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Lihat Juga : Jokowi Umumkan Pemilu Tetap 2024, PDIP Sentil Menko Sok Berkuasa

"Untuk mengunci rapat persoalan penundaan, perpanjangan, maupun tiga periode, itu mestinya Pak Jokowi dengan klir jelaskan kepada rakyat dan mahasiswa bahwa di masa kepemimpinannya tidak akan dan tidak akan pernah ada amendemen konstitusi," ujar Ujang.

"Kalau itu diucapkan Jokowi, selesai semua perdebatan yang ada hari ini," imbuhnya.

Sementara itu, menurut Wasisto, penjelasan Jokowi mengenai penolakan wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode seharusnya bisa meredam bibit-bibit kekacauan sosial tersebut.

"Kalau kita simak penjelasan presiden kemarin yang tegas bahwa Pemilu digelar pada 2024, seharusnya pernyataan tersebut sudah bisa meredam bibit-bibit awal kekacauan sosial tersebut," ujar Wasisto.

Lihat Juga : Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pemilu 2024

Di sisi lain, hal itu sebenarnya juga sudah bisa menyudahi manuver elit politik lain agar tidak menyulut api dalam sekam. Terlebih dalam kondisi pandemi virus corona (Covid-19) dan masalah ekonomi seperti saat ini.

Kendati begitu, pernyataan Jokowi tersebut dianggap masih belum bisa memuaskan seluruh masyarakat. Menurut Wasisto, faktor lain turut memengaruhi pandangan masyarakat.

Di antaranya, masyarakat masih geram dengan pemerintah yang tak bisa menstabilkan harga pangan dan kelangkaan bahan-bahan pokok di pasar.

"Ketidakpuasan masyarakat tersebut merupakan puncak dari serangkaian kenaikan harga dan langkanya kebutuhan dasar yang muncul bersamaan dengan wacana tiga periode sehingga menimbulkan gelombang antisimpatik pada pemerintahan," ujarnya.