UU TPKS: Korban Kekerasan Seksual Berhak Terima Ganti Rugi

CNN Indonesia
Rabu, 13 Apr 2022 04:30 WIB
UU TPKS mengatur soal restitusi atau ganti rugi yang sebagai salah satu hak yang didapatkan korban kekerasan seksual. Ilustrasi. UU TPKS mengatur restitusi korban kekerasan seksual (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur soal restitusi atau ganti rugi yang sebagai salah satu hak yang didapatkan korban kekerasan seksual. Uang restitusi didapat oleh korban dari pelaku atas keputusan pengadilan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 30 UU TPKS yang secara resmi telah disahkan DPR di Rapat Paripurna, Selasa (12/4).

"Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan," demikian bunyi Ayat 1 pasal tersebut.

Sementara rinciannya, restitusi tersebut berupa, ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan korban; pengganti biaya perawatan medis korban; dan ganti kerugian lain yang diderita korban kekerasan seksual.

Kemudian, Pasal 31 mengatur, restitusi bisa diambil dari harta kekayaan pelaku yang disita oleh penyidik atas izin pengadilan negeri setempat.

"Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik," demikian bunyi Pasal 31 ayat (4).

Meski begitu, restitusi tersebut bisa dikembalikan kepada pelaku. Pasal 32 mengatur, restitusi dikembalikan kepada pelaku jika perkara batal dituntut atau tak ditemukan cukup bukti, serta berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

UU TPKS menyebutkan, ganti rugi atau restitusi harus diberikan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak putusan pengadilan.

Sementara, jika harga kekayaan pelaku tidak mencukupi untuk membayar restitusi, terpidana atau pelaku dikenai pidana pengganti tak lebih dari pidana pokok. Negara juga berhak memberikan kompensasi kepada korban dalam kondisi tersebut.

Pasal 35 ayat (2) menyebutkan, kompensasi yang dimaksud dibayarkan melalui dana bantuan korban yang bisa berasal dari sejumlah sumber. Beberapa misalnya, filantropi, masyarakat, individu, hingga perusahaan.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya mengatakan, usai resmi disahkan menjadi UU, pemerintah kini diberi mandat untuk membentuk lembaga baru guna menangani secara khusus mekanisme pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual.

"Maka kemudian ada lembaga baru yang nanti mereka buat yaitu lembaga bantuan dana korban di mana setiap restitusi atau pidana denda dibayarkan pelaku itu dikelola oleh lembaga ini," kata Willy.

(thr/isn)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER