KPU Buka Kemungkinan Bahas Anggaran Pemilu Saat Reses DPR

CNN Indonesia

Selasa, 12 Apr 2022 22:18 WIB

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya telah membuka komunikasi dengan DPR tentang pembahasan anggaran. — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru dilantik (dari kiri) Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Idham Holik, Mochammad Afifuddin, dan August Mellaz tiba di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/4/2022). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka peluang membahas anggaran Pemilu 2024 saat DPR menjalani masa reses. Hal itu dilakukan karena waktu persiapan tersisa kurang lebih dua bulan.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya telah membuka komunikasi dengan DPR tentang pembahasan anggaran. Dia menyebut ada kemungkinan anggaran pemilu dibahas saat reses.

"Pimpinan DPR juga... menyampaikan komunikasi kepada KPU bahwa sangat dimungkinkan di masa reses apabila diperlukan hal-hal, pembicaraan-pembicaraan untuk menuntaskan dalam menuju persiapan tahapan Pemilu 2024," kata Hasyim dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/4).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, Hasyim tak mau mendesak DPR dan pemerintah. Dia menunggu undangan dari Komisi II DPR terkait hal itu.

Lihat Juga :

Demo di Solo, HMI Belum Percaya Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Pada saat yang sama, KPU juga mengajak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan peraturan KPU tentang tahapan, jadwal, dan program pemilu. Dia mengingatkan tahapan Pemilu 2024 dimulai 14 Juni 2022.

Hasyim berkata waktu semakin sempit karena DPR akan masuk masa reses akhir pekan ini. Sementara itu, masa sidang berikutnya baru akan dibuka setelah Idulfitri.

"Kita berharap dalam RDP (rapat dengar pendapat) besok kita bisa mengambil keputusan strategis, terutama untuk mendapatkan katakanlah kepastian tentang hal-hal yang lebih detail berkaitan dengan tahapan pemilu," ujarnya.

Sebelumnya, pembahasan anggaran dan persiapan pemilu terhenti karena menunggu pergantian komisioner KPU. Penghentian itu juga bertepatan dengan berembusnya wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Presiden Joko Widodo meminta menteri-menterinya tak lagi membahas penundaan pemilu. Dia juga meminta anak buahnya segera membahas anggaran pemilu.

"Harus segera diputuskan mengenai alokasi dana baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," ujar Jokowi dalam rapat persiapan Pemilu dan Persiapan Pilkada serentak 2024 yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4).