Rahmat Bagja, dari Aktivis Menjadi Ketua Bawaslu

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah melantik para penyelenggara pemilu pada Selasa (12/4) lalu di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Dari tujuh komisioner KPU periode 2022-2027 yang dilantik, komisioner petahana Hasyim Asy'ari terpilih sebagai Ketua. Sementara itu untuk Bawaslu, dari lima anggota yang dilantik juga dipilih petahana sebagai pemimpin mereka yakni Rahmat Bagja.

Rahmat Bagja dipilih dalam rapat pleno anggota Bawaslu yang digelar pascapelantikan mereka di Istana Negara kemarin. Rahmat terpilih secara bulat dalam proses di rapat pleno anggota Bawaslu tersebut.

Rahmat Bagja yang sebelumnya merupakan anggota Bawaslu RI periode 2017-2022, kini kembali terpilih sebagai anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027.

Mengutip dari laman resmi Bawaslu RI, pria kelahiran Medan pada tanggal 10 Februari 1980 ini merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada 2003. Rahmat Bagja lantas melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Utrecht University, Belanda selama 2008-2009.

Rahmat Bagja juga tercatat sebagai aktivis mahasiswa. Dia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Ia juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Hukum seluruh Indonesia (ISMAHI) pada 2002-2004.

Sebelum berkiprah di kepemiluan, ia merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia dan Tenaga Ahli MKD DPR RI.

Adapun profil singkat empat anggota Bawaslu periode 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Lolly Suhenty

Perempuan kelahiran Cianjur, 28 Februari 1978 ini merupakan satu-satunya anggota Bawaslu terpilih perempuan pada periode ini. Lolly merupakan Komisioner Bawaslu Jawa Barat, yang memegang peranan sebagai Koordinator Divisi Humas dan Hubal.

Lolly menempuh pendidikan S1 di IAIN Sunan Gunung Djati dengan mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di jurusan Hukum Universitas Pakuan Bogor.

Selama kuliah, Lolly juga diketahui aktif berorganisasi. Ia pernah aktif di organisasi mahasiswa, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Selain itu, ia juga pernah menjadi tenaga ahli DPR hingga akhirnya terpilih menjadi anggota Bawaslu sejak 2018.

2. Puadi

Puadi lahir di Bekasi, Jawa Barat pada 4 Januari 1974. Sebelum memulai karir di dunia kepemiluan, Puadi merupakan seorang guru pendidikan kewarganegaraan (PKN).

Kariernya di bidang kepemiluan dimulai saat menjadi Panwaslu Kota Jakarta Barat periode 2012-2014. Puadi saat ini menjabat sebagai salah satu komisioner di Bawaslu DKI periode 2017-2022 sebagai Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran.

Terkait dengan riwayat pendidikan, Puadi merupakan alumni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 1998. Selanjutnya, ia meraih gelar magister dari Program Studi Sumber Daya Manusia di Universitas Trilogi Jakarta.

3. Totok Hariyono

Totok Hariyono lahir pada 5 Februari 1967 di Malang, Jawa Timur memulai karier sebagai jurnalis di Harian Pagi Memo Arema pada 1987.

Setelah 20 tahun berkiprah sebagai jurnalis, ia memilih meninggalkan profesi tersebut dan beralih ke bidang hukum sebagai advokat.

Seperti yang dimuat dalam laman resmi Bawaslu RI, Totok merupakan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.

Totok menempuh pendidikan di Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (IKIP) PGRI Malang, Jawa Timur namun tak sampai meraih gelar sarjana. Bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dijalaninya selama menempuh studi perguruan tinggi di IKIP PGRI Malang. Setelah itu, ia melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri dan mendapat gelar sarjana hukum.

4. Herwyn Jefler Hielsa Malonda

Herwyn Jefler Hielsa Malonda merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan 2012 hingga sekarang.

Pria kelahiran Minahasa tahun 1972 ini menempuh pendidikan S1 dengan jurusan Pendidikan Dunia Usaha di IKIP Manado. Kemudian ia melanjutkan kuliah S2 di Universitas Wijaya Putra Surabaya dan meraih gelar Doktor Ilmu Lingkungan di Universitas Brawijaya Malang.

Karier Herwyn di bidang kepemiluan dimulai dengan menjadi Koordinator Pemantau Pemilu atau Election Monitoring Committee (EMC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) pada tahun 1999. Dia menjadi Wakil Ketua Panwaslu Minahasa periode 2003-2004 serta Ketua Panwaslu Minahasa tahun 2005, 2007, dan 2008.