Luhut Tolak Buka Big Data Tunda Pemilu, Pakar Sebut Tak Mungkin Ada

Pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha ragu atas kebenaran dan asal muasal big data 110 juta yang diklaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendukung penundaan pemilu 2024.

"Jadi kemungkinan 110 juta data berasal dari Twitter sudah pasti tidak mungkin karena jumlah akun aktifnya di Indonesia sedikit," ujar Pratama lewat keterangan tertulis, Selasa (12/4).

Apabila mengacu pada kuantitas data tersebut, Pratama menduga 110 juta big data itu melibatkan Facebook (FB).

Namun melihat berbagai peristiwa yang melibatkan FB pada waktu lalu, terlebih usai kasus Cambridge Analytica, ia menduga FB sudah membatasi tidak lagi mudah membagi data dengan pihak ketiga.

Cambridge Analytica adalah perusahaan konsultan politik asal Inggris yang membaca kecenderungan pilihan warga Inggris menjelang Brexit dan pilihan warga Amerika Serikat menuju Pilpres 2016 yang akhirnya dimenangkan Donald Trump.

Konsultan politik itu mengombinasikan penyalahgunaan data, penambangan data, broker data, dan analisis data dengan komunikasi strategis selama masa pemilihan.

Lebih lanjut Pratama mengatakan sebaiknya proses pengambilan data tersebut juga harus diungkap ke publik, agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Secara teknis, ada banyak cara mengetahui perbincangan publik di media sosial atau platform internet lainnya. Karena itu, kita perlu bertanya 110 juta yang disampaikan Pak Luhut ini mengambil data dari platform apa dan bagaimana metodologinya," kata Pratama.

Ia mengatakan sumber 110 juta big data ini harus jelas muasalnya. Misalnya jika diambil dari Twitter maka diungkapkan secara rinci percakapan dan total akun yang membahas penundaan pemilu itu.

Namun jika mengacu pada total pengguna Twitter di Indonesia, Pratama meragukannya. Ia menyebut pengguna Twitter aktif di Indonesia hanya 15 juta, termasuk akun anonim atau tanpa identitas jelas.

"Bila mengambil dari Twitter ini jelas tidak cukup, bahkan dari hasil riset CISSReC menggunakan Open Source Intelligence (OSINT) akun Twitter yang membicarakan soal perpanjangan jabatan dan tiga kali periode di kisaran 117.746 [Tweet, Reply, Retweet] dan mencapai 11.868 pemberitaan online," katanya.

Dari data tersebut, diungkap Pratama, yang kontra penundaan pemilu di Twitter sebesar 83,60 persen, dan pro 16,40 persen.

Sedangkan pada media online, kontra 76,90 persen dan pro 23,10 persen. Dari data ini saja dinilai Pratama sudah terlihat jelas lebih banyak yang menolak penundaan pemilu.

Luhut yang beberapa kali diminta membuka big data 110 juta itu selalu menolak, termasuk saat berdebat dengan massa aksi BEM UI di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (12/4).

Luhut menolak membuka data 110 juta warga yang setuju penundaan pemilu. Ia merasa punya hak untuk tidak melakukannya.