PKB soal Pasang-Surut Wacana Tunda Pemilu: Menggelinding Saja

Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan partainya kini sudah pasrah dan membiarkan wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mengalir begitu saja.

Ia melihat ada tidaknya penundaan, semua akan dipastikan tetap dalam koridor konstitusi.

"Ya menggelinding saja mengalir saja, wacana mau tetap ada orang berwacana, penundaan tidak penundaan, toh tetap semuanya ending-nya adalah konstitusional," papar Cucun pada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Rabu (13/4).

"Wacana kemarin, misalkan ada beberapa fraksi tidak setuju, ada fraksi setuju dengan pertimbangan-pertimbangan lain, dan itu kan akan terus menggelinding, terus mengalir seperti apa," jelasnya lagi.

Lihat Juga : Tito Ungkap Jokowi Bakal Terbitkan Perpres Logistik Pemilu 2024

Cucun menjelaskan bahwa wacana yang dilempar harus sesuai dengan konstitusi. Nantinya, jika tidak sesuai konstitusi bisa didiskusikan di dalam parlemen agar sesuai dengan koridor UUD 1945.

"Konstitusi atau tidak konstitusional itu kan adanya di ruangan sini, di DPR MPR. Bisa saja wacana itu yang tadinya tidak konstitusional menjadi konstitusional, rumahnya ada di sini di DPR," ucapnya.

Menurutnya, parlemen memang menjadi rumah demokrasi di mana wacana apa saja bebas dilemparkan. Setelah itu baru terjadi diskusi dan melihat tanggapan dari berbagai pihak.

"Kita mewacana kemudian terjadi perdebatan setuju tidak setuju, tanggapan presiden dan lain sebagainya, perjalanan politik ini kan kita tidak bisa prediksi seperti apa," tambahnya.

Sebagai informasi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar adalah salah satu orang yang melemparkan wacana penundaan pemilu 2024.

Bersama beberapa ketum partai lainnya seperti Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Bahkan terbaru, salah satu anggota PKB turut dipecat setelah menentang keras wacana penundaan pemilu itu di depan publik.

Lihat Juga : Survei: Mayoritas Publik Tak Percaya Klaim Big Data Luhut dan Cak Imin

Jokowi sendiri akhirnya di dalam rapat kabinet pekan lalu memerintahkan para menterinya tidak lagi berbicara soal penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden, atau masa jabatan tiga periode.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan," tutur Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4).

Kemudian dalam rekaman video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Negara pada Minggu (10/4), di dalam rapat di istana Jokowi kembali menegaskan soal pelaksanaan pemilu sesuai jadwal dan memerintahkan anak buahnya mempersiapkan anggaran yang akan digunakan para penyelenggara pemilu.

Dia menegaskan pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024. Persiapan akan dimulai pada Juni tahun ini. Jokowi menekankan hal ini mesti dijelaskan kepada masyarakat agar tidak muncul spekulasi yang menyebut pemerintah sedang melakukan upaya penundaan Pemilu maupun memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.