DPR Tunda Sahkan RUU PPP yang Ubah Aturan Omnibus Law

Rapat paripurna di DPR RI menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) hari ini.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR baru mendapat surat dari Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU itu kemarin. DPR pun memutuskan untuk membahasnya setelah masa reses.

"Kita akan rapim dan bamuskan pada masa sidang depan," kata Dasco dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/4).

Dasco menyampaikan Rapat Paripurna DPR kali ini hanya diisi satu agenda, yaitu pidato Ketua DPR Puan Maharani. Rapat itu juga sekaligus menutup masa sidang keempat tahun sidang 2021-2022.

Lihat Juga : Pimpinan DPR Jamin Tak Ada Lagi Wacana Jokowi 3 Periode

Rapat itu hanya dihadiri secara fisik 27 orang anggota dewan. Sebanyak 263 orang anggota dewan hadir secara virtual.

Sebelumnya, Baleg DPR menyepakati RUU PPP pada Rabu (13/4). RUU itu disetujui delapan dari sembilan fraksi. Hanya Fraksi PKS yang menolak pengesahan RUU PPP.

Sebagian besar daftar inventaris masalah (DIM) yang dibahas berkaitan dengan metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang.

RUU PPP diajukan dan dibahas bersamaan dengan putusan MK terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Saat itu, MK menyatakan ada sejumlah masalah dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang dibuat dengan metode omnibus law.

MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. UU itu akan tidak berlaku jika tak ada revisi dalam kurun waktu dua tahun.

Lihat Juga : Guru Honorer dari Riau Gugat UU IKN ke MK