Tito: Daerah yang Kotor Menggambarkan Tiada Kepemimpinan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut tidak ada kepemimpinan di suatu daerah yang kotor. Menurutnya, kebersihan suatu daerah merupakan cerminan kepemimpinan dari pemerintah setempat.

"Kota yang bersih akan meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat. Sedangkan kota yang kotor menggambarkan tiadanya kepemimpinan (autopilot)," kata Tito mengutip Antara, Senin (18/4).

Tito mengaku sudah berkeliling ke seluruh provinsi. Dia juga telah mengunjungi banyak kabupaten/kota di Indonesia. Dari hasil kunjungannya, Tito mendapati sejumlah daerah telah optimal mengelola sampah.

Namun, masih ada pula yang abai dengan permasalahan tersebut.

"Banyak daerah yang sudah mengelola sampah dengan baik, tetapi tidak sedikit pula kota/kabupaten yang sampahnya bertebaran seperti autopilot, tidak ada yang membersihkan," kata dia.

Berdasarkan pernyataan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati, 14 Januari 2019, ada beberapa kota yang dinilai terkotor.

Kota-kota tersebut mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura periode 2017-2018.

Kota Medan, Sumatera Utara untuk kategori kota metropolitan, dan Kota Bandar Lampung, Lampung serta Manado, Sulawesi Utara untuk kategori kota besar.

KLHK juga mencatat Kota Sorong, Kupang dan Palu sebagai kota sedang terkotor. Untuk kategori kota kecil terkotor adalah Waikabubak di Sumba Barat, Waisai di Raja Ampat, Ruteng di Manggarai, Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah, Bajawa di Kabupaten Ngada.

Tito mengingatkan bahwa daerah yang bersih membuat masyarakatnya nyaman dalam menjalani kegiatan sehari-hari.

Sebaliknya, masyarakat tidak akan nyaman jika wilayah yang ditinggali cenderung kotor.

"Tapi kalau suatu daerah sampahnya bertebaran di mana-mana, maka sudah pasti pemerintahannya autopilot, kemudian masyarakatnya awut-awutan sehingga turis malas datang," kata Tito.