Hari Terakhir PPKM Level 2, KRL di Jakarta Sudah Penuh Sesak

Sejumlah stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) di Jakarta dipadati penumpang di hari terakhir penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 Jabodetabek, Senin (18/4).

Menurut pantauan CNNIndonesia.com, penumpang yang penuh sesak sudah tampak dari pintu masuk atas (Selatan) dan pintu utara Stasiun Tanah Abang, Jakarta pada Senin (18/4) pukul 13.20 WIB. Penumpang terus berdatangan dari arah pasar Tanah Abang.

Kepadatan juga terjadi karena penumpang wajib menunjukkan sertifikat vaksin atau scan barcode aplikasi PeduliLindungi.

Penumpang didominasi ibu-ibu yang membawa anak kecil. Sayangnya masih sebagian saja anak di bawah 6 tahun yang tampak menggunakan masker. Tak sedikit penumpang KRL tujuan Bogor mengisi kursi panjang hingga 6 penumpang.

"Mohon maaf, duduknya hanya berlima, kursi panjang hanya berlima, ya pak bu," ujar petugas keamanan stasiun Tanah Abang, Billy, Senin (18/4).

Penumpang yang berdiri pun terpantau cukup berdekatan walau tetap memakai masker selama di dalam kereta. Antrean penumpang juga terjadi pada Stasiun Manggarai jalur 6 arah Angke. Sebagian terpaksa berdiri karena bangku yang tersedia sudah penuh.

Tampak pula pelanggaran jumlah penumpang duduk pada KRL tujuan Bekasi. Sebagian bangku penumpang pada rangkaian kereta ini terisi 6 orang. Selain itu, banyak penumpang saling berbicara. Adapun penumpang didominasi pekerja.

Hanya tampak satu petugas yang berjalan sepanjang peron untuk menegur penumpang.

Berdasarkan data volume penumpang terbaru dari KAI Commuterline, sebanyak 379.651 menggunakan jasa KRL pada Minggu (17/4).

Terpisah, Stasiun Bekasi tampak agak padat pada pukul 14.33 WIB. Penumpang terpantau mulai datang dari arah Jakarta. Semua penumpang berdesakan tanpa jarak saat turun dari kereta dan menaiki tangga eskalator serta lift.

Sebagai informasi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel di wilayah Jawa-Bali telah berlaku selama dua pekan, terhitung sejak 5 April lalu. Pembatasan ini diberlakukan guna menangani pandemi Covid-19 di wilayah Jawa-Bali.