Menengok Kantor Pemenang Tender Gorden Rumah Dinas DPR Rp43 M

Pemenang tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR RI, PT Bertiga Mitra Solusi, masih bungkam soal kemenangan yang diperoleh.

Sebelumnya, perusahaan yang beralamat di kawasan Green Lake City, Tangerang, Banten itu dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai tawaran sebesar Rp43,5 miliar.

CNNIndonesia.com menyambangi kantor PT Bertiga Mitra Solusi yang berkantor di salah satu rukan di kawasan Green Lake City tersebut. 

Kantornya tak terlalu besar. Terdiri dari 4 hingga 5 lantai. Jika dilihat dari bangunan kompleks rukan itu masih terlihat seperti bangunan baru. 

Lihat Juga : FITRA: KPK Bisa Selidiki Potensi Penyimpangan Gorden DPR Rp43,5 M

Dua pegawai kantor menyambut CNNIndonesia.com di lokasi. Mereka mengaku bekerja sebagai sopir dan bagian umum.

Pegawai yang mengaku bekerja sebagai sopir mengatakan bahwa seluruh karyawan PT Bertiga Mitra Solusi masih melaksanakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah.

"Saya driver, Pak. Sekarang [seluruh karyawan] sedang WFH. Dari sebelum Lebaran, waktu itu ada ditemukan kasus di kami," katanya, Senin (9/5). 

Menurut dia perusahaannya menerapkan WFH sejak sebelum Idulfitri 1443 Hijriah/ setelah salah seorang karyawan dinyatakan terinfeksi Covid-19.

Namun begitu, situasi di parkiran depan rukan PT. Bertiga Mitra Solusi terlihat ramai. Lebih dari lima motor terparkir di depan kantor itu.

Pengadaan gorden rumah dinas DPR ini menyulut polemik. Sekretaris Jenderal DPR dianggap tidak peka dengan kondisi Indonesia saat ini yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi virus corona. 

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menyatakan akan memanggil Sekjen DPR Indra Iskandar terkait tender pengadaan gorden rumah dinas DPR dengan anggaran sebesar Rp43,5 Miliar.

Menurutnya, pemanggilan akan dilakukan setelah masa reses berakhir, yaitu pada 16 Mei 2022.

"Setelah reses, BURT akan panggil Sekjen [DPR]," kata Agung, Minggu (8/5).

Lihat Juga : Formappi Duga Ada Pemufakatan Jahat di Tender Gorden Rumah Dinas DPR

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan KPK bisa menyelidiki potensi penyimpangan dalam tender pengadaan gorden rumah dinas DPR sebesar Rp43,5 miliar.

Misbah mengatakan upaya itu bisa dilakukan lantaran peserta tender proyek ini keluar sebagai pemenang usai melakukan penawaran harga tertinggi ketimbang peserta lainnya.

"Apalagi pemenang tender justru perusahaan yang nilai penawarannya paling tinggi. Ini bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menindaklanjuti potensi penyimpangannya," kata Misbah akhir pekan lalu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga disebutnya bisa melakukan audit terkait kejanggalan tender tersebut. Baik audit dari sisi proses maupun prosedur dalam sistem tender di Kesekjenan DPR.