Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan mengungkap pemerintah-pemerintah daerah yang doyan belanja produk asing menggunakan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD).
Jokowi mengatakan data itu akan diungkap pada bulan September tahun ini. Ia meminta para pemda untuk memperbanyak belanja dalam negeri sebelum waktu itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tak paparin semuanya nanti mana yang memiliki komitmen bangsa dan negara untuk beli produk dalam negeri dan mana yang suka beli produk asing," kata Jokowi pada acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (24/5).
Jokowi mengatakan semua instansi pemerintah masih banyak memakai anggaran untuk belanja produk asing. Dia menyebut total belanja produk asing baru Rp110 triliun dari target Rp800 triliun.
Mantan wali kota Solo itu menilai angka itu masih jauh dari harapan. Terlebih lagi jika mengingat anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) tahun ini sebesar Rp2.714 triliun dan APBD sebesar Rp1.197 triliun.
"Belanja barang dan jasa itu ratusan triliun dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, pasti itu," ujarnya.
Jokowi meminta para pejabat negara untuk memiliki kepekaan terhadap krisis ekonomi saat ini. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan salah satunya dengan membelanjakan anggaran untuk membeli produk dalam negeri.
"Ini uang rakyat. APBN, APBD, di BUMN ini uang rakyat. Jangan toh kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu," ujarnya.
Bukan kali ini saja Jokowi jengkel dengan instansi yang masih gemar membeli produk asing. Beberapa waktu lalu, ia bahkan sampai mengungkap kata bodoh di hadapan menteri, kepala lembaga, hingga kepala daerah.
Mantan gubernur DKI Jakarta meminta anak buahnya berhenti membeli barang impor yang bisa diproduksi di dalam negeri. Ia juga mengancam bakal mengungkap instansi/lembaga yang masih doyan beli barang impor.
"Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UMKM-UMKM kita. Bodoh sekali kalau tidak lakukan ini," katanya.
(dhf/fra)