Demokrat: Kabinet Jokowi Bermasalah, Ketergantungan pada Luhut

Partai Demokrat mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengurus masalah minyak goreng.

Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menganggap keputusan Jokowi itu membuat kabinet menjadi tidak seimbang karena ada menteri yang mendapat banyak tugas dibanding yang lain.

"Ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet, saat ada menteri-menteri yang mendapat begitu banyak penugasan dan ada yang seakan-akan dipinggirkan," kata Herzaky lewat siaran pers, Rabu (25/5).

Akan tetapi, Herzaky menilai ini sebagai masalah yang serius dalam manajerial. Menurutnya, ada ketergantungan yang tinggi Jokowi terhadap salah satu menteri, yakni Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini. Ini menunjukkan ada permasalahan yang sangat serius di kabinet. Mismanajemen yang mendalam," kata Herzaky.

Foto: Arsip Pribadi Juru Bicara DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menganggap ada masalah serius di kabinet karena terlah bergantung kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

Meski begitu, Herzaky mengamini bahwa Jokowi selaku Presiden memiliki wewenang penuh. Jokowi punya hak prerogatif dalam membereskan masalah termasuk dengan menunjuk seseorang sebagai pelaksana.

Terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad tidak mempersoalkan sikap Jokowi yang kembali memberikan tugas kepada Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurusi minyak goreng.

Dia menekankan bahwa Presiden memiliki wewenang penuh untuk merespons dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

"Penanggung jawab ini kan presiden dapat menugaskan siapa saja sebenarnya, dan ini adalah kewenangan dari Presiden," ungkap Dasco.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani minyak goreng. Luhut akan mengurus kelangkaan minyak goreng di Jawa dan Bali.

Sejumlah partai politik mengkritik sikap Jokowi. Mulai dari PDIP, PKS hingga Demokrat. Sejauh ini hanya Gerindra yang tidak mempersoalkan.

Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengkritik keputusan Jokowi kali ini hanya semakin menguatkan sebutan yang ditujukan pada Luhut sebagai menteri segala urusan

Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyindir Luhut bagaikan perdana menteri di pemerintahan Jokowi. Menurutnya, Luhut terlalu banyak diberi kewenangan.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi tidak sepakat jika penunjukan Luhut bisa membuat kabinet menjadi tidak harmonis.

"Namanya diperintah Presiden ya tinggal amankan dan laksanakan saja. Untuk orang banyak kok. Enggak ada kepentingan pak Luhut selain untuk kebaikan bersama," kata Jodi.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan menjelaskan bahwa Luhut sebenarnya sudah terlibat dalam menghadapi masalah kelangkaan minyak goreng sejak beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan Luhut berperan dalam memberi arahan terhadap pengembangan sistem aplikasi pemerintah untuk distribusi minyak goreng. Kini, Luhut akan lebih sering terlibat dalam permasalahan minyak goreng.

Lihat Juga : Luhut Urus Minyak Goreng, Jokowi Dinilai Tak Percaya Sejumlah Menteri