PBNU Desak Pemerintah Segera Vaksinasi Massal Hewan Jelang Idul Adha

CNN Indonesia
Senin, 13 Jun 2022 15:26 WIB
Lembaga Bahtsul Masail PBNU mendesak pemerintah segera menggencarkan vaksinasi massal hewan ternak untuk mencegah penularan wabah PMK jelang Idul Adha.
Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Ciamis memeriksa kesehatan sapi di UPTD Perbibitan, Desa Cigembor, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (13/5/2022). (ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI)
Jakarta, CNN Indonesia --

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak agar pemerintah segera menggencarkan kegiatan vaksinasi massal hewan ternak untuk mencegah penularan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU Mahbub Ma'afi Ramdhan menilai hal tersebut penting dilakukan agar seluruh hewan ternak yang ada di Indonesia dapat terjamin kesehatannya. Terlebih, kata dia, Hari Raya Idul Adha akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemerintah perlu segera mengadakan disinfeksi dan vaksinasi terhadap hewan ternak yang belum terjangkit PMK," ujarnya dalam hasil kajian yang diterima, Senin (13/6).

PBNU juga meminta agar pemerintah dapat proaktif terjun langsung untuk memastikan kesehatan ternak yang akan dijadikan hewan kurban. Ia juga berharap pemerintah dapat melakukan sosialisasi yang efektif kepada para peternak untuk mencegah penyebaran PMK.

Sebab, dalam hasil kajian yang telah dilakukan pada akhir Mei lalu, PBNU memutuskan bahwa ternak yang terjangkit wabah PMK tidak memenuhi syarat sebagai hewan kurban, meskipun hewan tersebut hanya mengidap gejala PMK yang ringan.

PBNU menilai gejala klinis hewan yang terjangkit PMK memiliki titik persamaan dengan beberapa contoh yang tersebut dalam hadits dan memenuhi kriteria 'aib (cacat).

"Titik persamaan tersebut antara lain berupa penurunan berat badan pada gejala ringan, pincang, dan kematian," jelasnya.

"Dengan demikian hewan ternak yang terjangkit PMK dan bergejala klinis ringan-apalagi bergejala sedang dan berat-tidak mencukupi syarat untuk dijadikan hewan kurban," sambungya.

Di sisi lain, dirinya juga memandang pemerintah perlu memberikan kompensasi atau bantuan finansial terhadap para peternak, khususnya peternak kecil, yang terdampak PMK.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian memastikan stok hewan kurban, khususnya sapi, masih cukup memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah penyebaran PMK.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan kebutuhan sapi untuk kurban rata-rata hanya 1,5 juta ekor. Sementara, total populasi sapi di RI mencapai 16 juta ekor.

Kemudian, kebutuhan kambing dan domba untuk kurban rata-rata hanya 16 juta ekor. Jumlahnya jauh lebih rendah dari populasi kedua hewan itu yang mencapai 25 juta-30 juta.

"Jadi masih sangat besar stok untuk hewan ternak saat kurban," jelas Boga dalam diskusi dengan CNNIndonesia.com, Jumat (10/6).

(tfq/pmg)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER