Pendeta GKI Papua Khawatir DOB: Konflik Meluas di Wilayah Pemekaran

Pendeta Sinode GKI Papua Dora Balubun khawatir dengan wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Pasalnya, pemekaran wilayah selama ini cenderung memicu konflik di Papua.

Ia lantas membeberkan contoh sejumlah daerah yang dimekarkan setelah Undang-undang Otonomi Khusus Jilid I pada 2001. Beberapa daerah itu di antaranya Intan Jaya, Nduga, Maybrat, Ilaga dan Pegunungan Intan.

Lihat Juga : Hanya 7 Anggota MRP Hadiri Rapat 29 Kabupaten/Kota Dukung DOB Papua

"Konflik hari ini di Papua, banyak justru sebenarnya paling besar dan sekarang ini begitu luas justru di daerah-daerah pemekaran itu," kata Dora dalam diskusi daring, Senin (13/6).

Dora menyebut beberapa fasilitas memang dibangun di daerah yang telah dimekarkan. Fasilitas itu seperti kesehatan dan sekolah.

Namun, setelah pemekaran itu, dibentuk pula lembaga keamanan seperti Polres, Kodam dan sebagainya. Artinya, ada banyak aparat yang diturunkan.

Beberapa fasilitas, kata Dora, akhirnya tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Selama ini, banyak sekolah justru dijadikan markas aparat keamanan, sementara masyarakat malah tersingkir.

"Kehadiran aparat keamanan ini kemudian menghadirkan konflik baru," ujar dia.

Lihat Juga : Kronologi Aksi Mahasiswa Tolak DOB Papua Berujung Bentrok di Makassar

Di Intan Jaya misalnya, sekolah jadi markas Polri dan TNI. Imbasnya, banyak anak yang tak bisa sekolah sejak 2019.

Lalu, di Intan Jaya, warga bahkan harus mengungsi. Begitu pula di daerah pemekaran lainnya seperti Ilaga dan Puncak Jaya.

"Konflik terjadi di mana-mana. Dan masyarakat harus keluar [mengungsi]," ujar dia.

Khawatir DOB Tambah Konflik

Dora mengatakan tak mengherankan jika warga Papua melakukan perlawanan yang akhirnya melahirkan organisasi seperti Papua Merdeka (OPM).

"Mereka juga peduli mengapa rakyat harus sampai keluar. Jadi ini kekerasan bukan karena bahwa ada OPM di sana, tetapi karena rakyat keluar," ujarnya.

"Karena hadirnya aparat TNI dari Indonesia yang menggunakan fasilitas-fasilitas rakyat dan rakyat merasa terancam," imbuhnya.

Lihat Juga : Demo Tolak DOB Diadang Aparat di Papua, Mahasiswa Luka Dipukul Rotan

Dora menyebut warga Papua takut dan khawatir karena pengerahan aparat pasca-pemekaran. Sebab, mereka merasa dipantau.

Dia pun khawatir jika ada lagi pemekaran (DOB), konflik di Papua akan terus bertambah.

"Mereka ke kebun harus lapor diri, apa yang harus dikerjakan harus diketahui oleh aparat dan sebagainya. Nah ini.

"Lalu kemudian, terjadi pembunuhan, terjadi saling penembakan antara aparat dan masyarakat sipil dan sebagainya yang mengakibatkan konflik terus terjadi di Papua sampai hari ini," ujar dia.

Diketahui, pada April 2022, pemerintah dan DPR sepakat melakukan pemekaran tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

Namun, sejumlah pihak menolak rencana itu. Di Papua, demonstrasi terus dilakukan oleh mahasiswa dan orang asli Papua agar rencana itu diurungkan.