Tahapan Pemilu Dimulai, Polri Antisipasi Politik Identitas & Provokasi

Polri mengantisipasi politik identitas jelang pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024. Tahapan pemilu akan dimulai pada hari ini, Selasa (14/6) dengan agenda perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggara pemilu.

"Untuk mencegah politik identitas dan provokasi, maka Polri dan stakeholders terkait bersama dengan KPU, Bawaslu, Parpol kontestasi pemilu bersama-sama menyiapkan satgas untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, tolerensi, moderasi beragama dan menjaga persatuan ," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (14/6).

Selain itu, kata Dedi, pihak kepolisian bakal melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menjaga persatuan dan keberagaman selama pemilu berlangsung.

Pihaknya pun akan terus melakukan pemantauan terhadap situasi di dunia maya untuk mencegah provokasi terjadi.

"Terus mengaktifkan patroli siber bersama untuk memberikan peringatkan kepada orang menyebar konten-konten provokatif," jelasnya.

Menurut dia upaya penegakan hukum adalah upaya terakhir yang akan ditempuh Korps Bhayangkara apabila kasus-kasus semacam itu terus berulang.

"Gakkum merupakan ultimum remedium agar kasus-kasus hoax, hate speech, dan lainnya tidak terjadi berulang dan masif," ungkap dia.

Sebagai informasi, KPU, Pemerintah, dan DPR telah menyepakati Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan dan tahapan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Meski jadwal dan tahapan Pemilu 2024 sudah disepakati, namun pemerintah, DPR, dan KPU belum menyepakati usulan final terkait besaran anggaran Pemilu 2024 senilai Rp76,6 triliun. Keputusan soal anggaran akan dibahas kembali lewat rapat konsinyasi pada 14-15 Juni di DPR.