Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) buka suara terkait ketidakhadiran Presiden Joko Widodo pada acara Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada Selasa malam ini (14/6).
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku tidak mempermasalahkan asalkan masih memegang komitmen menyukseskan Pemilu 2024.
"Enggak masalah hadir atau tidaknya. Yang paling penting adalah komitmen presiden menyukseskan Pemilu 2024," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagja menganggap Presiden Jokowi memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggal. Oleh karena itu, Bawaslu tidak terlalu mempermasalahkan jika Jokowi tak hadir di acara Peluncuran Tahapan Pemilu 2024.
Pada Pemilu 2024 nanti, Bagja juga menekankan kepada seluruh jajarannya untuk fokus bekerja. Dia mengatakan jam kerja juga bakal lebih panjang nan padat.
Dia tidak ingin lagi mendengar kabar ada kantor Bawaslu di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang kosong dan tidak bekerja.
"Dua tahun ke depan adalah tahapan pengawasan yang sangat krusial. Ditambah lagi akan ada pilkada serentah tahun 2024. Kami tidak ingin mendengar lagi Kantor Bawaslu kosong," ujarnya.
Menurutnya, para pegawai Bawaslu di berbagai daerah harus siap menjalani tugas dengan jam kerja yang tak menentu.
"Nanti ketika bapak, ibu, sudah tidak bisa diminta lagi kerja dari jam 9-5 sore atau dari jam 8-4 sore. Jam kerja kita sudah mulai berubah, sampaikan ini kepada keluarga di rumah," paparnya.
Bagja juga meminta agar jajaran pengawas pemilu dapat menyamai kapasitas hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Bagja mengatakan hal tersebut diperlukan untuk mempermudah kerja-kerja Bawaslu pada Pemilu 2024 mendatang. Mulai dari pemeriksaan berkas, proses mediasi, hingga keperluan ajudikasi seperti mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Ahli.
"Pengawas harus punya kapasitas, sedikitnya setengah dari hakim PTUN. Untuk melakukan pemeriksaan berkas, mediasi, ajudikasi atau kajian, dan ajudikasi tentang pelanggaran," kata dia.
Diketahui, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai mulai 14 Juni. Diawali dengan rapat koordinasi para penyelenggara pemilu. Pada 29 Juli nanti, KPU membuka pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024.
Pendaftaran capres-cawapres dibuka pada Oktober 2023 mendatang. Lalu pemungutan suara serentak digelar pada 14 Februari 2024. Setelah itu, di akhir 2024, pemungutan suara Pilkada seluruh Indonesia juga digelar.
(tfq/bmw)